INformasinasional.com | Bulukumba – Lembaga Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba, Rabu, 17 September 2025.
Aksi ini menyoroti pentingnya suara nelayan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
Dalam pernyataannya, PATI menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
“Suara rakyat tak boleh tertutup, kinerja instansi harus dapat dipertanggungjawabkan,” kata salah satu perwakilan PATI.
PATI mendesak agar Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan mengambil alih agenda rapat bersama nelayan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 18 September 2025, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
Desakan itu mengacu pada surat permohonan Bupati Bulukumba tertanggal 1 September 2025, Nomor 100.1.2./2616/DP, yang meminta agar pertemuan dilakukan di Bulukumba.
Langkah ini dianggap penting untuk meredam potensi konflik nelayan di wilayah perairan setempat.
“Sebagai cabang dinas yang berkedudukan di Kabupaten Bulukumba, sudah sepatutnya mereka menjadi tuan rumah dan bertanggung jawab menjaga keamanan serta ketertiban nelayan di wilayahnya,” demikian pernyataan sikap PATI.
Tidak adanya respons dari pihak dinas provinsi membuat aksi berlanjut dengan penyegelan dua kantor sekaligus, yaitu kantor Cabang Dinas Kelautan Provinsi di Bulukumba dan kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba.
Penyegelan itu dilakukan sebagai bentuk protes dan simbol kekecewaan nelayan.
PATI menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk dorongan agar pemerintah lebih serius melindungi kepentingan nelayan.
Mereka berharap rapat yang akan digelar dapat berjalan secara adil, transparan, serta berpihak pada masyarakat pesisir.
Reporter: Sapriaris
Discussion about this post