INformasinasional.com, Jakarta – Diruang Rupattama Mabes Polri, Rabu petang (25/2/2026), pesan itu dilontarkan tegas. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak sekadar mengajak insan pers berbuka puasa. Ia mengajak media masuk lebih jauh, mengawal, mengkritik, sekaligus menjaga stabilitas negeri.
Ajakan itu terdengar mulia. Namun ditengah sorotan publik terhadap kinerja aparat, pernyataan tersebut terasa seperti pengakuan sekaligus tantangan.
“Kami memandang media adalah mitra sangat strategis buat institusi Polri,” kata Sigit dihadapan para jurnalis.
Disatu sisi, ia membuka pintu kritik. Polri, katanya, siap menjadikan pers sebagai alat kontrol sosial. “Suara media adalah suara publik yang harus didengar.” Kalimat itu seperti ingin menegaskan bahwa kritik bukan ancaman, melainkan vitamin bagi institusi berseragam cokelat itu.
Namun publik tentu bertanya, sejauh mana kritik benar-benar ditindaklanjuti, bukan sekadar didengar?
Jeritan Publik Dibalik Berita
Sigit bahkan menginstruksikan jajarannya agar peka terhadap setiap pemberitaan. “Sekecil apa pun suara dari teman-teman media, itu adalah jeritan masyarakat,” katanya.
Pernyataan ini mengandung pesan keras keinternal Polri, jangan alergi pada berita. Jangan defensif. Respons cepat, katanya, adalah keniscayaan.
Bola kini ada dilapangan para kapolda, kapolres, hingga kapolsek. Apakah instruksi itu akan menjelma menjadi perubahan kultur? Atau kembali tenggelam dalam birokrasi yang lamban?
Ancaman AI dan Disinformasi
Kapolri juga menyinggung ancaman era baru, Artificial Intelligence dan deepfake. Teknologi yang bisa memalsukan wajah, suara, bahkan pernyataan tokoh publik itu disebutnya berpotensi memecah belah bangsa.
Ditengah derasnya arus informasi digital, media diminta menjadi penjernih. Menyajikan fakta, bukan sensasi. Memberikan pencerahan, bukan memperkeruh suasana.
Pesan ini relevan.
Namun ironi tak bisa diabaikan, diera ketika hoaks seringkali berkelindan dengan kepentingan politik dan kekuasaan, menjaga kejernihan bukan perkara sederhana.
Operasi Ketupat dan Ujian Mudik 2026
Dibalik isu stabilitas dan disinformasi, agenda konkret sudah didepan mata. Operasi Ketupat 2026. Operasi kemanusiaan tahunan itu akan kembali digelar untuk mengamankan arus mudik Lebaran.
Kapolri meminta dukungan media agar pelaksanaan mudik berjalan aman dan nyaman. Tradisi tahunan itu, katanya, bukan sekadar perjalanan pulang kampung. Ia adalah denyut ekonomi, uang mengalir dari kota kedesa, menciptakan efek berganda.
Mudik adalah kebahagiaan kolektif. Tapi ia juga selalu menjadi ujian manajemen negara, kemacetan, kecelakaan, lonjakan harga, hingga potensi kriminalitas.
Disinilah sinergi yang didengungkan diuji.
Apakah media akan sekadar menjadi pengeras suara keberhasilan? Atau tetap tajam menyoroti celah dan kekurangan?
Sinergi atau Simbiosis?
Ajakan Kapolri terdengar seperti tawaran kemitraan yang setara. Pers mengawal, Polri bekerja. Pers mengkritik, Polri berbenah. Pers memberi pencerahan, Polri menjaga stabilitas.
Namun sejarah hubungan pers dan aparat tak selalu mulus. Ada masa ketika kritik dianggap serangan. Ada fase ketika jurnalis justru berhadapan dengan intimidasi.
Kini, dibulan Ramadan, komitmen itu kembali ditegaskan. Pertanyaannya sederhana namun mendasar, apakah sinergi ini akan melahirkan transparansi, atau sekadar retorika tahunan?
Rakyat menunggu bukan hanya kata-kata. Mereka menunggu bukti.(misn’t)
Discussion about this post