Adverstorial
INformasinasional.com*
MAY DAY Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kabupaten Langkat bukan sekadar agenda tahunan yang berlalu bersama pergantian kalender. Momentum 1 Mei tahun ini menjelma menjadi panggung demokrasi yang sesungguhnya, ketika suara kaum pekerja bergema lantang dan pemerintah memilih hadir untuk mendengar.
Sejak pagi, ratusan massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Langkat, Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Langkat, serta Forum Diskusi Perkebunan Indonesia memadati kawasan depan Kantor Bupati Langkat. Mereka datang bukan membawa kemarahan, melainkan harapan.
Mereka tidak sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi menghadirkan potret nyata kehidupan para pekerja yang selama ini masih berhadapan dengan berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Barisan peserta aksi tampak tertib dan terorganisir. Ditengah kerumunan, beberapa peserta mengenakan kostum “Marsinah” Ikon perjuangan buruh Indonesia yang hingga kini tetap menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Kehadiran simbol tersebut menjadi pengingat bahwa sejarah belum sepenuhnya selesai ditulis. Bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang menanti penyelesaian dalam dunia ketenagakerjaan.
Koordinator aksi, Bayu, menyampaikan empat tuntutan utama yang dinilai mendesak untuk diwujudkan. Pertama, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat yang memiliki fungsi pengawasan langsung terhadap hubungan industrial, khususnya disektor perkebunan yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah.
Kedua, penghapusan sistem outsourcing yang dinilai masih menyisakan ketidakpastian bagi para pekerja. Ketiga, implementasi penuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2023 terkait regulasi ketenagakerjaan.
Dan keempat, penghentian segala bentuk intimidasi, kriminalisasi, maupun tekanan terhadap buruh dan aktivis yang memperjuangkan hak-hak pekerja.
“Kami tidak datang untuk menciptakan kegaduhan. Kami hadir membawa data, pengalaman, dan realitas yang kami hadapi setiap hari,” ujar Bayu di hadapan peserta aksi.
Puncak perhatian publik terjadi ketika Bupati Langkat, Syah Afandin, bersama Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, memilih turun langsung menemui massa. Tidak ada sekat formalitas yang berlebihan. Tidak ada jarak yang memisahkan antara pemimpin dan rakyatnya.
Dalam sebuah pemandangan yang jarang ditemukan dalam dinamika demonstrasi, Syah Afandin duduk bersama para peserta aksi dan membuka ruang dialog secara langsung. Sebuah gestur sederhana, tetapi sarat makna politik dan kemanusiaan: kekuasaan tidak hanya hadir untuk memerintah, tetapi juga untuk mendengar.
Dialog berlangsung terbuka dan konstruktif. Berbagai aspirasi yang disampaikan buruh mendapatkan respons yang konkret dari pemerintah daerah.
Dihadapan massa, Syah Afandin mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat saat ini tengah mematangkan formulasi pembentukan Satgas Ketenagakerjaan. Satgas tersebut dirancang menjadi instrumen pengawasan yang efektif, mampu menerima pengaduan pekerja, memediasi persoalan hubungan industrial, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah.
“Ini bukan sekadar janji. Kita sedang menyusun formulanya agar satgas ini benar-benar bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi para pekerja,” tegas Syah Afandin.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak ingin berhenti pada retorika, melainkan bergerak menuju kebijakan yang lebih konkret dan terukur.
Terkait tuntutan yang bersifat nasional, seperti persoalan outsourcing dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, Bupati Langkat memastikan aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat. Ia menilai momentum reformasi kebijakan ketenagakerjaan masih terbuka dan perlu diperjuangkan secara bersama-sama.
“Aspirasi ini tidak akan berhenti di Kabupaten Langkat. Kita akan teruskan dan perjuangkan agar menjadi bagian dari kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada pekerja,” ujarnya.
Namun, pernyataan yang paling mendapat sambutan dari massa muncul ketika isu intimidasi terhadap buruh menjadi pembahasan. Dengan nada tegas, Syah Afandin memberikan jaminan bahwa tidak boleh ada pihak yang menekan pekerja karena memperjuangkan hak-haknya secara konstitusional.
“Laporkan langsung kepada saya jika ada ancaman atau tekanan. Negara tidak boleh kalah oleh intimidasi,” tegas pria yang akrab disapa Bang Ondem tersebut.
Pernyataan itu menjadi pesan kuat, khususnya bagi kawasan perkebunan yang selama ini kerap menghadirkan dinamika hubungan kerja yang kompleks. Di tengah relasi kuasa yang sering kali tidak seimbang, kehadiran negara menjadi faktor penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Menariknya, seluruh rangkaian aksi berlangsung damai. Tidak ada benturan, tidak ada ketegangan yang berujung konflik. Yang tersisa justru adalah ruang dialog yang hidup dan komitmen bersama untuk mencari solusi.
May Day Langkat 2026 akhirnya meninggalkan catatan yang lebih dalam daripada sekadar demonstrasi. Ia menjadi bukti bahwa demokrasi tidak selalu harus lahir dari suara yang saling membentur. Demokrasi juga dapat tumbuh dari keberanian rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan kesediaan pemimpin untuk membuka telinga.
Ditengah berbagai tantangan dunia ketenagakerjaan yang masih membayangi, peringatan Hari Buruh di Langkat tahun ini menghadirkan secercah optimisme: ketika buruh berbicara dengan tertib dan pemerintah menjawab dengan kesungguhan, maka harapan akan keadilan sosial tidak lagi menjadi sekadar slogan, melainkan jalan yang sedang dibangun bersama.
(Misno/INformasinasional.com)
Discussion about this post