INformasinasional.com, Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggeber gas kebijakan populis disektor pendidikan. Lewat Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG), Pemprov Sumut mengucurkan dana jumbo Rp43 miliar untuk menggratiskan SPP SMA, SMK, dan SLB negeri di 10 kabupaten/kota pada 2026. Kebijakan ini diklaim sebagai respons cepat atas tekanan ekonomi warga, terutama diwilayah terdampak bencana.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga menyebut anggaran tersebut akan menutup penuh biaya pendidikan tanpa tebang pilih status ekonomi siswa. “Total anggaran sekitar Rp43 miliar. Untuk Pulau Nias kurang lebih Rp21 miliar, sementara lima kabupaten/kota lainnya sekitar Rp22 miliar,” kata Alex dalam konferensi pers di Medan, Rabu (21/1/2026).
Menurut dia, untuk lima kabupaten/kota diluar Kepulauan Nias, sasaran program mencapai sekitar 51 ribu siswa. “Pagu anggarannya kurang lebih Rp22 miliar. Skemanya bukan subsidi silang, tapi pembiayaan penuh,” katanya.
Berbeda dengan pola SPP sebelumnya, PUBG dirancang menggunakan mekanisme BOS Daerah. Dana akan ditransfer langsung kerekening sekolah. Pemprov tengah merampungkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. “Ini dana BOS Daerah. Sekolah wajib patuh juknis. Tidak ada pembedaan siswa mampu atau tidak mampu,” kata Alex.
Pemprov mengklaim nilai bantuan per sekolah akan lebih besar dari skema SPP lama. Alasannya sederhana: tidak ada lagi tambal-sulam subsidi. “Dana yang kita berikan tentu lebih dari skema SPP sekarang,” kata Alex.
Kebijakan ini tak berdiri sendiri. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebelumnya mempercepat realisasi PUBG menyusul bencana banjir dan longsor yang menghantam sejumlah daerah. Dampaknya bukan hanya rumah, tetapi juga sawah, kebun, dan mata pencaharian warga.
“Kalau penghasilan terganggu, biaya sekolah anak pasti ikut terancam,” kata Bobby saat kunjungan ke Tapanuli Selatan, Sabtu (27/12/2025).
Awalnya, PUBG hanya diprioritaskan untuk Kepulauan Nias. Namun daftar penerima meluas. Selain Gunungsitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Selatan, program ini juga menyasar Langkat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. Total: 10 kabupaten/kota. “Untuk sekolah negeri SMA, SMK, dan SLB, tidak perlu bayar lagi,” tegas Bobby.
Ia berharap kebijakan ini menjadi bantalan sosial ditengah krisis lokal akibat bencana.
Kini bola panas ada ditangan sekolah. Dengan dana besar dan skema baru, transparansi dan akuntabilitas menjadi taruhan. PUBG boleh jadi kabar baik bagi orang tua dan siswa. Namun tanpa pengawasan ketat, program bombastis ini berisiko berubah jadi sekadar jargon anggaran.(Misn’t)
Discussion about this post