Informasinasional.id – Jogyakarta. Kementerian Luar Negeri telah mengadakan Pertemuan Pleno ke-7 Forum Konsultasi Indonesia-PBB atau Indonesia-United Nations Consultative Forum (IUNCF) yang dilaksanakan secara hybrid di Yogyakarta pada 2 Desember 2022, forum konsultasi tahunan antara Pemerintah Indonesia dan Badan PBB di Indonesia.
“Menghadapi tantangan global, IUNCF perlu diperkuat sebagai platform koordinasi Pemri dan PBB yang inklusif, bersinergi, dan efektif.” ungkap Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri pada pembukaannya.
Peserta Pleno IUNCF ikuti 3 (tiga) agenda utama forum, yakni laporan Working Group I on Information Sharing and Cooperation Development (WG I), laporan Working Group II on Administration (WG II), dan Diskusi Tematik.
WG I fokus pada pengembangan kerja sama isu migrasi, khususnya dalam implementasi Migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF). Sesi berikutnya, laporan WG II membahas mengenai perkembangan sejumlah isu administrasi seperti Host Country Agreement (HCA), fasilitas kekonsuleran, isu kepabeanan kendaraan, dan pelaksanaan kebijakan impor.
Pertemuan diikuti oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga Indonesia dan Badan PBB di Indonesia, dan bahas berbagai kerangka kerja sama Indonesia-UN di bidang pembangunan.
Highlight dari Pleno IUNCF ke-7 adalah diskusi tematik yang mengangkat tema Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Pertemuan mencatat prioritas Keketuaan ASEAN Indonesia seputar tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” dan peluang dukungan PBB untuk mendukung keketuaan tersebut.
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia sampaikan bahwa “the team of UN Indonesia will double the effort to support the Government of Indonesia, especially in the ASEAN Chairship”.
Kementerian Luar Negeri sampaikan komitmen untuk laksanakan kegiatan Working Group I Special Session mengenai Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, guna telaah lebih lanjut berbagai mekanisme dan program kerja sama Indonesia-UN setahun ke depan.
IUNCF merupakan mekanisme kemitraan strategis yang digagas Pemerintah Indonesia dan Badan PBB di Indonesia pada tahun 2013 dengan tujuan memperkuat kerja sama dan koordinasi antara Indonesia dengan PBB. (sumber: Kemlu)
Editor
MISNO
