INformasinasional.com, MEDAN – Pemerintah Kabupaten Langkat dibawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti SH, menegaskan langkah cepat dalam mempercepat penanganan korban banjir sekaligus memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tanpa hambatan. Komitmen tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemulihan masyarakat terdampak kini menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Penegasan itu disampaikan saat Plt Bupati Tiorita didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP, mengikuti rapat koordinasi bersama Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir (FMKBB) Kabupaten Langkat dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Nasional di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (14/7/2026).
Rapat strategis tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat untuk menyatukan langkah dalam mempercepat rehabilitasi kawasan terdampak banjir, termasuk penyaluran bantuan kepada warga yang hingga kini masih menanti kepastian.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, yang menekankan pentingnya percepatan seluruh tahapan penanganan pascabencana agar bantuan pemerintah dapat segera diterima masyarakat sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Wahyu, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kekuatan koordinasi lintas sektor.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar setiap proses berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” katasnya.
Merespons arahan tersebut, Plt Bupati Tiorita memastikan Pemkab Langkat tidak akan berjalan sendiri. Seluruh perangkat daerah diminta terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta instansi terkait agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berlarut-larut.
“Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mengawal percepatan penanganan pascabencana sehingga masyarakat korban banjir memperoleh kepastian terhadap proses penanganan maupun penyaluran bantuan yang menjadi hak mereka,” tegas Tiorita.
Ia juga menekankan bahwa seluruh proses akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap warga yang berhak benar-benar menerima bantuan tanpa diskriminasi.
Disisi lain, Koordinator FMKBB Kabupaten Langkat, Said Abdullah dan Dodi Wijaya, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang hingga kini masih menunggu realisasi bantuan.
Salah satu poin penting yang disampaikan FMKBB adalah percepatan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan, karena tahapan tersebut dinilai menjadi penentu agar bantuan rehabilitasi rumah maupun bentuk bantuan lainnya dapat segera disalurkan secara cepat, tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Rapat berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh semangat kolaborasi. Seluruh pihak sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir di Kabupaten Langkat dapat segera dipercepat.
Langkah tersebut diharapkan menjadi titik balik bagi ribuan warga terdampak banjir untuk kembali bangkit, memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi, serta memperoleh kepastian atas hak-hak mereka setelah bencana yang melanda Kabupaten Langkat.
(Misno)
Discussion about this post