INformasinasional.com, Nias Utara — Aroma tak sedap menyeruak dari proyek pemeliharaan Jalan Lombuzaua–Sawo di Kabupaten Nias Utara. Paket bernilai lebih dari Rp2 miliar itu diduga dikerjakan tak sesuai spesifikasi. Namun ketika dimintai penjelasan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Nias Utara, Onahia Telaumbanua, memilih irit bicara, bahkan cenderung bungkam.
Proyek tersebut dimenangkan oleh C.V Tiga Putra dengan direktur Agustinus Zega. Anggarannya tak kecil. Lebih dari Rp2 miliar uang publik digelontorkan untuk menjaga kualitas akses vital masyarakat dijalur Lombuzaua–Sawo. Namun kondisi dilapangan memantik tanda tanya.
Warga mengeluhkan mutu pekerjaan yang dinilai asal jadi. Aspal disebut tipis, pengerjaan tambal sulam tak merata, dan kualitas material dipertanyakan.
Ditengah sorotan itu, masyarakat berharap penjelasan dari pejabat berwenang. Yang datang justru senyap.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya, Onahia tak memberi penjelasan substantif. Ia hanya menyarankan agar konfirmasi dialihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Silahkan saja konfirmasi kepada PPK, hari ini libur dan PPK juga sedang di Malaysia. Dia lagi ikut seminar di Malaysia. Hari Rabu masuk kantor,” tulisnya singkat, Rabu (18/2/2026).
PPK yang dimaksud adalah Adventhinus Telaumbanua. Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respons. Nomor telepon seluler dan pesan WhatsApp tak berbalas.
Sikap serupa ditunjukkan Kepala Bidang Bina Marga PU Nias Utara, Anuar Zega. Ia juga menyarankan agar konfirmasi ditujukan langsung kepada PPK. Bola panas seolah dilempar dari satu meja ke meja lain.
Ditengah diamnya para pejabat, muncul dugaan masyarakat yang lebih serius, benarkah ada “main mata” antara dinas dan rekanan? Apakah proyek miliaran rupiah itu dikerjakan sekadar menggugurkan kewajiban administratif tanpa pengawasan ketat?
Dugaan ini tentu perlu pembuktian. Namun bungkamnya pejabat justru menyuburkan prasangka. Padahal, transparansi adalah harga mati dalam penggunaan anggaran daerah. Setiap rupiah yang bersumber dari APBD adalah uang rakyat.
Ketika kualitas pekerjaan dipertanyakan dan pejabat enggan memberi klarifikasi, yang tergerus bukan hanya aspal jalan, melainkan juga kepercayaan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi lanjutan kepada Dinas PU dan PPK Nias Utara belum membuahkan hasil. INformasinasional.com akan terus menelusuri dokumen kontrak, spesifikasi teknis, serta mekanisme pengawasan proyek tersebut.
Jalan Lombuzaua–Sawo kini tak hanya menjadi lintasan kendaraan, tetapi juga lintasan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab jika mutu pekerjaan tak sesuai? Dan mengapa pejabat publik memilih diam ketika uang rakyat dipertaruhkan?
Reporter: Mareti Tafonao
Discussion about this post