INformasinasional.com, LABUHANBATU – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sabam Rajagukguk, menyebut setiap negara pada dasarnya selalu berada dalam kondisi berkompetisi atau “berperang” dengan negara lain. Namun, bentuk perang di era modern telah bergeser dari perang militer menjadi persaingan di berbagai bidang.
“Kalau zaman dulu kan ada perang resmi, militer ke militer. Tapi kalau di zaman modern kondisi perang adu perdagangan, perang adu mata uang, perang adu memajukan SDM masing-masing, perang adu memperkaya negara masing-masing. Ini semua perang,” kata Sabam saat rangkaian kegiatan reses di kediaman Anggota DPRD Labuhanbatu Sudin Satia Raja Harahap, Jalan Padang Bulan, Rantauprapat, Jumat (7/8/2026).
Pernyataan itu disampaikan Sabam seusai melakukan kegiatan Gerebek Pasar di Pasar Glugur Rantauprapat. Ia melakukan kunjungan reses selama dua hari di daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II, Kamis-Jumat (6-7/8/2026).
Sabam yang juga Ketua Harian Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) itu mengatakan, salah satu ancaman yang perlu diantisipasi ke depan adalah perang spektrum. Menurutnya, perang jenis ini tidak memiliki titik awal maupun titik akhir yang jelas karena berlangsung melalui persaingan antarbangsa dalam berbagai bidang.
“Ketika satu bangsa ingin maju, maka harus mampu menurunkan lawan,” ujarnya.
Ia mencontohkan persaingan dalam menjaga ketersediaan pangan. Menurut Sabam, negara-negara produsen pangan dapat membatasi ekspor demi mengamankan kebutuhan dalam negeri ketika menghadapi ancaman krisis pangan.
“Vietnam tadinya pengekspor terbesar bahan makanan. Dia harus amankan buat stok dalam negeri. Akibatnya, sekarang Eropa lagi kelimpungan. Sumber makanan susah, harga naiknya luar biasa,” katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah Presiden Prabowo Subianto membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP). Keberadaan Yon TP dinilai dapat mendukung upaya menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan nasional menghadapi berbagai ancaman di masa mendatang.
Sabam mengatakan ancaman terhadap suatu negara di era modern tidak hanya datang dalam bentuk serangan militer menggunakan senjata.
Ancaman dapat berupa serangan biologis dengan penyebaran virus atau bakteri yang berdampak terhadap sektor pertanian dan pangan. Selain itu, serangan siber terhadap sistem perbankan juga dapat digunakan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara.
“Jadi, kalau di zaman modern ini, ancaman itu bukan hanya ancaman kayak zaman dulu, ada armada datang, bukan. Perang itu bisa, suatu negara mengirim suatu bakteri ke suatu negara lain, virus atau bakteri, mati semua padinya. Itu perangnya kayak gitu sekarang,” jelasnya.
“Termasuk dalam hal kirim hacker ke sistem perbankannya. Jadi perang sudah bukan perang senjata, tidak selalu senjata,” sambung Sabam.
Sabam juga menyoroti peredaran narkotika sebagai salah satu bentuk ancaman yang dapat melemahkan suatu negara. Menurut dia, masuknya narkotika secara masif dapat menciptakan ketergantungan di masyarakat sekaligus membentuk industri ilegal dengan perputaran uang yang besar.
“Pasokan narkotika ke suatu negara lainnya sebagai upaya melemahkan suatu negara juga perang. Karena pengguna menyebabkan kecanduan, jadi memang demand-nya enggak hilang. Ini industri yang besar. Uang besar,” katanya.
Ia kemudian mengaitkan ancaman narkotika dengan sejarah China yang pernah mengalami kehancuran akibat Perang Candu yang melibatkan kekuatan Eropa.
Karena itu, Sabam mengatakan Komisi I DPR RI mendorong penguatan peran aparat dalam mencegah masuknya narkotika, khususnya melalui jalur laut.
“Pemberantasan narkotika keterlibatan TNI. Kalau di laut, itulah kita sedang perbanyak kapal-kapal Angkatan Laut. Angkatan Laut itu punya jurisdiksi hukum. Jadi di laut, TNI AL itu bisa menangkap, menyelidiki,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan perubahan Undang-Undang TNI, selain menjalankan fungsi pertahanan, TNI juga memiliki tugas dalam operasi militer selain perang (OMSP).
Namun, Sabam mengakui upaya menghadapi berbagai bentuk ancaman tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan peralatan pendukung.
Menurutnya, pengadaan peralatan pertahanan membutuhkan waktu yang tidak singkat karena sebagian harus dipesan terlebih dahulu kepada industri pertahanan.
“Masih terkendala peralatan-peralatan yang memadai. Karena untuk menyediakan peralatan butuh waktu lama dalam hal pemesanan ke industri militer,” pungkasnya.
Reporter: Fajar Dame H
Discussion about this post