INformasinasional.com, MEDAN – Penetapan Serma Buana Delly sebagai tersangka dalam kasus kekerasan terhadap warga sipil dikawasan perkebunan PT Agrinas Palma Nusantara (APN), Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), memunculkan desakan keras dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut).
KontraS mendesak Polres Labuhanbatu tidak menghentikan penyidikan dan memastikan perkara yang menewaskan Luis David Hutabarat serta melukai sejumlah warga lainnya diproses melalui mekanisme peradilan koneksitas dengan penanganan dilingkungan peradilan umum.
Lembaga HAM tersebut mengingatkan, status Serma Buana sebagai prajurit aktif TNI tidak boleh menjadi alasan untuk memisahkan penanganan perkara maupun membuka ruang perlakuan hukum yang berbeda terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam satu rangkaian tindak pidana.
Desakan itu menguat setelah Oditurat Militer I-02 Medan melalui surat tertanggal 13 November 2026 kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dengan tembusan kepada Tim Advokasi Rakyat Melawan Impunitas (ARMI), menyatakan Serma Buana Delly telah ditetapkan sebagai tersangka.
Bahkan, berdasarkan surat Nomor R/512/PL/XI/2026 tertanggal 12 November 2026, perkara Serma Buana disebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan.
Namun, bagi KontraS Sumut, pelimpahan perkara kepengadilan militer justru menyisakan persoalan mendasar, apakah proses hukum tersebut telah sesuai dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, mengingat perkara ini diduga melibatkan prajurit TNI bersama sejumlah warga sipil dalam kekerasan terhadap warga sipil?
Siaran Pers yang dikirim Badan Pekerja Kontras Sumut, Adhe Junaedy selaku
Staf Kampanye dan Opini Publik
KontraS Sumut, Kamis (19/11/2026) keredaksi INformasinasional.com, KintraS menilai perkara tersebut semestinya ditangani melalui mekanisme peradilan koneksitas. Sebab, dugaan tindak pidana melibatkan orang-orang dari lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, sementara korban merupakan masyarakat sipil.
KontraS merujuk Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang, menurut lembaga tersebut, mengatur tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang dari lingkungan peradilan umum dan peradilan militer diperiksa serta diadili dalam lingkungan peradilan umum.
Pandangan itu juga dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 157/PUU-XXIV/2026 tertanggal 15 Oktober 2026. KontraS menilai pertimbangan MK dalam putusan tersebut memperkuat pentingnya mekanisme peradilan koneksitas dalam perkara yang melibatkan prajurit TNI dan warga sipil.
Menurut KontraS, kasus kekerasan dikawasan perkebunan PT APN bukan merupakan operasi militer maupun persoalan disiplin internal TNI. Peristiwa itu berkaitan dengan aktivitas pengamanan perkebunan yang berujung pada dugaan kekerasan terhadap masyarakat.
Karena itu, proses hukum tidak semestinya hanya ditentukan berdasarkan institusi tempat seorang terduga pelaku bertugas. Kepentingan korban, keterkaitan perbuatan, serta pertanggungjawaban seluruh pihak yang diduga terlibat harus menjadi perhatian utama.
Kekhawatiran KontraS bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang dihimpun lembaga tersebut, terdapat sedikitnya 17 kasus penyiksaan yang diduga melibatkan prajurit TNI selama periode Juli 2024 hingga Juni 2025.
Angka itu disebut meningkat menjadi 31 kasus pada periode Juli 2025 hingga Juni 2026, dengan 36 korban luka dan dua orang meninggal dunia.
KontraS juga mencatat 17 kasus yang berkaitan dengan konflik sumber daya alam. Sebanyak 15 kasus diantaranya disebut terjadi dalam aktivitas PT Agrinas Palma Nusantara.
Lembaga tersebut turut menyoroti sejumlah putusan peradilan militer dalam perkara kekerasan terhadap warga sipil yang dinilai belum mencerminkan pemenuhan hak korban.
Sebagai contoh, dalam kasus penembakan MAF, dua anggota TNI disebut dijatuhi hukuman masing-masing dua tahun enam bulan penjara. Sementara dalam kasus penyerangan terhadap warga di Sibiru-biru, sejumlah terdakwa dijatuhi hukuman mulai tujuh bulan 24 hari hingga satu tahun delapan bulan penjara.
Bagi KontraS, catatan tersebut menjadi alasan penting agar perkara Serma Buana Delly memperoleh proses peradilan yang independen, transparan, akuntabel, dan berperspektif korban.
Empat Warga Jadi Korban, Satu Orang Meninggal Dunia
Kasus ini bermula dari peristiwa kekerasan di kawasan perkebunan PT APN, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Empat warga sipil yang disebut menjadi korban masing-masing Luis David Hutabarat (32), Jhoni (28), Doni Romadan (29), dan Sutomi (31). Peristiwa tersebut mengakibatkan Luis meninggal dunia, sementara sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka.
Berdasarkan investigasi independen Tim ARMI, Serma Buana Delly diduga terlibat langsung dalam rangkaian kekerasan tersebut.
Bentuk kekerasan yang diungkap dalam investigasi itu antara lain pemukulan menggunakan benda tumpul, ancaman dengan senjata tajam, hingga tindakan menginjak leher korban.
ARMI menduga keterlibatan Buana tidak hanya berkaitan dengan kekerasan terhadap Doni Romadan dan Sutomi, tetapi juga memiliki kaitan dengan rangkaian peristiwa yang berujung pada kematian Luis David Hutabarat.
Dalam perkara yang sama, sejumlah pihak, yakni purnawirawan TNI Budiono, Qoi Musada Harianja, dan Uyung Simanjuntak, disebut sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Sementara Ilham K Simamora dan Jansen Panjaitan disebut masih dalam daftar pencarian saksi (DPS).
KontraS menegaskan, pemisahan penanganan perkara berdasarkan institusi para pihak tanpa mengungkap keterkaitan perbuatan masing-masing berisiko membuat penegakan hukum berjalan terfragmentasi. Akibatnya, fakta mengenai rangkaian kekerasan dan pertanggungjawaban setiap pihak berpotensi tidak terungkap secara utuh.
Pergantian Kapolres Labuhanbatu dari AKBP Wahyu Endrajaya kepada AKBP Rafli Yusuf Nugraha juga menjadi sorotan KontraS Sumut.
Kapolres yang baru didesak menjadikan kasus tersebut sebagai ujian komitmen institusi kepolisian dalam menuntaskan perkara kekerasan terhadap warga sipil.
KontraS meminta agar penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka ataupun pelimpahan berkas kepengadilan militer. Polres Labuhanbatu didesak tetap memastikan seluruh rangkaian peristiwa, dugaan keterlibatan para pihak, dan tanggung jawab pidana masing-masing terungkap secara menyeluruh.
Bagi KontraS, keadilan bagi keluarga Luis David Hutabarat dan korban lainnya tidak cukup hanya dengan menetapkan satu nama sebagai tersangka. Seluruh pihak yang diduga terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Jangan sampai mekanisme peradilan justru menjadi ruang yang melanggengkan impunitas,” demikian pokok desakan KontraS Sumut dalam pernyataan tertulis yang disampaikan pada Kamis (19/11/2026).
KontraS Sumut menegaskan, transparansi, akuntabilitas, independensi, serta pemenuhan hak korban harus menjadi prinsip utama dalam penyelesaian perkara tersebut.(Rel: Siaran Pers KontraS Sumut)






Discussion about this post