INformasinasional.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono membuka kartu misi Indonesia jika resmi menduduki kursi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2026. Dipanggung global yang kerap diwarnai tarik-menarik kepentingan politik dan standar ganda HAM, Indonesia ingin tampil dengan satu narasi utama: hak paling mendasar, makan dan pendidikan.
Dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Selasa (30/12), Sugiono menegaskan Indonesia tak akan berteori panjang soal HAM. Jakarta, kata dia, memilih pendekatan praktis, memastikan perut kenyang dan akses pendidikan sebagai fondasi hak asasi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto disebut Sugiono sebagai contoh konkret. Menurut dia, pemenuhan gizi bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan hak asasi paling elementer yang kerap luput dari perdebatan elit HAM internasional.
“MBG ini menjawab persoalan stunting. Itu hak setiap anak, hak setiap warga negara. Dan saya kira ini diakui,” kata Sugiono.
Tak berhenti disitu, Indonesia juga mengaitkan agenda HAM dengan swasembada pangan. Pemerintah, kata Sugiono, tengah menggenjot investasi untuk menjamin ketersediaan pangan dan gizi, terutama bagi kelompok rentan. Bagi Jakarta, HAM bukan jargon konferensi, melainkan soal bertahan hidup.
Sugiono mengklaim langkah Indonesia mendapat pengakuan internasional. Ia menyebut reputasi dan rekam jejak RI sebagai alasan utama Asia Pasifik menjagokan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026.
“Dunia percaya sama Indonesia,” kata Sugiono, penuh keyakinan.
“Ini simbol kepercayaan bahwa kita berada di jalur yang benar dalam pelaksanaan HAM.”
Nominasi itu datang dari Kelompok Asia Pasifik, sesuai mekanisme rotasi kawasan di Dewan HAM PBB. Jika tak ada aral, Indonesia akan memegang palu kepemimpinan pada momentum 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyebut pencalonan ini sebagai cermin kepercayaan regional terhadap kepemimpinan Indonesia diisu HAM global. Ia menyoroti posisi Indonesia sebagai bridge builder, negara berkembang yang tak terikat blok kekuatan besar mana pun.
“Indonesia dinilai konsisten memperjuangkan isu kemanusiaan dan mampu membangun dialog lintas kepentingan,” ujar Yvonne dalam pernyataan tertulis, 24 Desember.
Menurut dia, presidensi Dewan HAM PBB akan dimanfaatkan untuk mendorong tata kelola internasional yang lebih inklusif dan konstruktif, dengan dialog sebagai senjata utama, bukan tekanan politik.
Indonesia sendiri saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026. Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB 2026 dijadwalkan pada 8 Januari 2026. Jika terkonfirmasi, posisi strategis itu akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro.
Ditengah sorotan global terhadap praktik HAM diberbagai negara, Indonesia kini bersiap naik ke panggung utama. Pertanyaannya, sejauh mana janji gizi dan pendidikan itu akan diuji, bukan hanya diforum PBB, tetapi juga didalam negeri.**
Discussion about this post