INformasinasional.com, Banda Aceh —
Bencana belum benar-benar reda, tetapi Pemerintah Aceh memilih tidak menunggu waktu. Sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) dikerahkan serentak kewilayah terdampak bencana. Targetnya jelas dan mendesak, membersihkan sekolah-sekolah yang terendam lumpur agar lonceng kelas kembali berdentang pada Senin, 5 Januari 2026 mendatang.
Tahap kedua pengerahan relawan ASN ini difokuskan penuh pada fasilitas pendidikan, dari SD hingga SMA/SMK. Konsentrasi terbesar diarahkan ke Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu daerah yang paling parah terdampak. Disana, ruang kelas tak lagi menyerupai tempat belajar, melainkan saksi bisu amukan bencana.
“Pada tahap kedua ini, relawan ASN Pemerintah Aceh dikhususkan untuk membersihkan sekolah. Mulai 5 Januari aktivitas pendidikan harus berjalan kembali,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Jumat (2/1/2026).
Tak ada seremoni, tak ada pelepasan massal. Para ASN diberangkatkan secara senyap dan mandiri oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, pemerintah menghindari kemacetan dijalur vital seperti Jembatan Kuta Blang dan Awe Geutah, Bireuen, yang berpotensi menghambat distribusi logistik dan mobilitas relawan.
Dilapangan, para ASN tak datang dengan tangan kosong. Peralatan kerja, dapur umum, hingga logistik dasar disiapkan oleh SKPA masing-masing. Mereka kemudian bergabung dalam satu barisan pemulihan bersama BNPB, TNI/Polri, relawan kemanusiaan, dan masyarakat setempat, dibawah koordinasi pos komando kabupaten/kota.
Menurut MTA, pengerahan ini bukan operasi sekali jalan. Penugasan relawan ASN akan dilakukan bertahap, simultan, dan cepat, seiring langkah pemulihan yang terus dikawal ketat pemerintah pusat. “Gubernur selalu menekankan satu hal, Aceh hanya bisa bangkit jika semua bersatu,” katanya.
Nada serupa disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir. Ia menegaskan bahwa sekolah adalah jantung pemulihan sosial pascabencana. Jika denyut itu terhenti, dampaknya akan menjalar jauh ke masa depan anak-anak Aceh.
“Kalau sekolah tidak segera difungsikan, dampaknya sangat besar terhadap proses belajar-mengajar yang segera dimulai,” katanya.
Dalam operasi kemanusiaan ini, setiap SKPA diminta menurunkan hingga 75 persen dari total ASN yang dimiliki. Tugas mereka tak sekadar simbolik: membersihkan ruang kelas, halaman sekolah, hingga fasilitas pendukung pendidikan yang rusak dan kotor oleh lumpur serta puing.
“Semua harus bahu-membahu, bekerja maksimal sesuai kemampuan masing-masing,” kata Nasir, mantan Kadispora Aceh itu. “Tahap dua ini adalah ujian solidaritas kita.”
Ditengah sisa-sisa lumpur dan bau bencana yang belum sepenuhnya hilang, Pemerintah Aceh mempertaruhkan satu keyakinan: masa depan anak-anak tak boleh ikut tenggelam. Jika kelas-kelas kembali hidup pada 5 Januari, maka itu bukan sekadar jadwal sekolah, melainkan tanda bahwa Aceh menolak kalah oleh bencana.(Misn’t)
Discussion about this post