INformasinasional.com – MEDAN. Arry Wibowo selaku mantan mantri Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI Persero) Tbk Unit Perdagangan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, didengarkan keterangannya sebagai terdakwa perkara korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp622.560.117, dalam sidang online di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (16/1/2023).
Saat dicecar majelis hakim diketuai Lucas Sahabat Duha, terdakwa mengakui telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum maupun modus dengan tidak menyetorkan dana cicilan debitur ke PT BRI Unit Perdagangan.
“Iya Yang Mulia. Uangnya Saya ambil untuk kebutuhan sehari-hari. Saya salah Yang Mulia,” ucapnya.
Antara lain pelunasan 1 debitur atas nama Dian sekitar Rp15 juta yang tidak disetorkan. Modus cicilan (angsuran) sebesar Rp 80 juta yang berujung pada kredit macet sebesar Rp622.560.117.
Dari seluruh nasabah, lanjutnya, ada sebanyak 51 debitur yang mulia dengan total Rp920 jutaan. KUR Gemilang, paling tinggi Rp25 juta sampai Rp100 juta.
“Atas kejujuran saudara, ini menjadi pertimbangan majelis,” pungkas Lucas Sahabat Duha dan melanjutkan persidangan pun dilanjutkan pekan depan.
Dalam dakwaan JPU pada Kejari Simalungun menguraikan, pada 2018 hingga 2019 PT BRI (Persero) Tbk, adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan asuransi di cabang maupun unit di seluruh Indonesia memiliki program untuk melayani masyarakat di antaranya KUR Mikro.
Di antaranya untuk meningkatkan akses kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup / Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.
Belakangan diketahui, terdakwa Arry Wibowo tidak menyetorkan cicilan pinjaman para debitur ke PT BRI Unit Perdagangan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun.
Arry Wibowo dijerat dengan dakwaan primair, Pasal 2 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Reporter : Sirzul
Editor : Misno
Discussion about this post