INformasinasional.com, LANGKAT — Luka lama akibat bencana hidrometeorologi 2025 kembali terbuka. Ratusan warga dari Kecamatan Besitang dan Brandan Barat, yang mengatasnamakan diri sebagai korban banjir, meluapkan kekecewaan dalam aksi demonstrasi besar di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Langkat, Senin (20/4/2026).
Aksi yang semula berlangsung tertib berubah tegang ketika massa memaksa masuk kekompleks Kantor Bupati Langkat. Gerbang utama akhirnya roboh ditengah dorongan massa yang bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati Langkat, H Syah Afandin SH. Namun, keinginan tersebut tak terpenuhi lantaran kepala daerah itu disebut tengah menjalankan tugas dinas di Jakarta.
Ketidakpercayaan terhadap absennya bupati memicu emosi massa. Barikade pengamanan dari Satpol PP dan personel Polres Langkat diterobos. Suasana memanas ketika seorang pegawai yang dianggap menyerupai bupati terlihat keluar dari gedung, memicu teriakan dan kejaran dari massa yang didominasi kaum ibu.
“Woi itu dia, Bupati takut, lari dia! Katanya di Jakarta,” teriak sejumlah peserta aksi, menggambarkan puncak frustrasi yang telah lama terpendam.
Aksi bertajuk “Panggilan Aksi Menjemput Keadilan” ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya di Kantor Camat Besitang. Warga menuntut kejelasan dan keadilan atas bantuan stimulan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, yang hingga kini belum mereka terima.
Ironisnya, menurut pengakuan warga, sebagian korban terdampak justru telah menerima bantuan, sementara ratusan lainnya masih terjebak dalam ketidakpastian. Ketimpangan inilah yang menjadi bahan bakar utama kemarahan warga korban banjir Besitang.
“Kami juga korban. Kami kehilangan harta benda, tapi bantuan tak kunjung datang. Kami hanya menuntut keadilan,” ujar Misnawati, salah satu peserta aksi, dengan nada getir.
Ia menegaskan, warga tidak akan mundur sebelum ada kepastian nyata dari pemerintah. Bahkan, massa menyatakan siap bertahan dilokasi hingga tuntutan mereka dijawab.
“Kalau belum ada kejelasan, kami akan tetap disini. Menginap pun kami siap,” tambahnya.
Suara serupa datang dari Andika, tokoh agama setempat, yang menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan petisi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Langkat dan DPRD Langkat.
“Kami mendesak bupati lebih proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI, dan DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara serius agar penyaluran bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah, Bupati Langkat H Syah Afandin membenarkan dirinya tengah berada di Jakarta untuk urusan dinas.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan disekitar Kantor Bupati Langkat. Ditengah terik dan emosi yang belum mereda, satu tuntutan menggema jelas, keadilan yang belum mereka rasakan sejak bencana itu datang.(misn’t)
Discussion about this post