INformasinasional.com, TAPANULI TENGAH — Dunia pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah kembali diguncang isu serius. SD Negeri No. 157014 Aek Horsik, Kecamatan Badiri, kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya penambahan data siswa fiktif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang disinyalir berkaitan dengan pencairan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Dugaan tersebut mencuat setelah ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara jumlah siswa yang tercatat dalam sistem dengan kondisi faktual dilapangan. Situasi ini memantik kecurigaan masyarakat, sebab data Dapodik merupakan basis utama pemerintah dalam menentukan besaran alokasi anggaran pendidikan, termasuk dana BOSP yang bersumber dari keuangan negara.
Saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (12/05/2026) sekitar pukul 09.20 WIB, Kepala SD Negeri No. 157014 Aek Horsik, Nurabadi Pasaribu SPd MPd, menyebut jumlah siswa disekolah tersebut mencapai sekitar 254 orang sesuai data yang tercatat di Dapodik.
Namun, pernyataan itu justru memunculkan tanda tanya besar ditengah masyarakat.
Sejumlah warga dan orang tua siswa menilai terdapat kejanggalan yang perlu ditelusuri lebih jauh oleh pihak berwenang.
“Kalau jumlah siswa disistem berbeda dengan kondisi nyata, tentu ini harus diaudit. Karena dana negara yang keluar juga berdasarkan jumlah siswa,” kata salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sistem Dapodik selama ini menjadi instrumen vital pemerintah dalam memetakan kebutuhan pendidikan nasional. Karena itu, validitas data menjadi hal mutlak. Penambahan jumlah siswa, jika dilakukan secara tidak sah, berpotensi memperbesar dana BOSP yang diterima sekolah.
Kondisi inilah yang memicu dugaan adanya praktik manipulasi data demi meraup keuntungan finansial tertentu. Masyarakatpun mendesak agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah bersama aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap data siswa serta penggunaan dana BOSP di sekolah tersebut.
Apabila dugaan manipulasi data terbukti benar, maka perkara ini berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Praktik tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.
Tak hanya itu, dugaan permainan data siswa juga dinilai mencederai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam tata kelola lembaga pendidikan.
Praktik semacam ini dinilai sangat berbahaya jika dibiarkan berkembang. Selain berpotensi merugikan negara, manipulasi data pendidikan juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi sekolah yang seharusnya menjadi tempat menanamkan nilai kejujuran dan integritas.
Dana pendidikan sejatinya diperuntukkan bagi peningkatan mutu belajar mengajar, bukan menjadi ladang permainan angka demi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
Kini, publik menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Sebab bila dugaan “siswa siluman” ini terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan dapat menyeret pihak-pihak terkait keproses hukum pidana.
Reporter: Mareti Tafonao
Editor: Misno
Discussion about this post