INformasinasional.com | LANGKAT – Kesabaran ribuan warga korban banjir hidrometeorologi di Kabupaten Langkat kian menipis. Setelah berbulan-bulan menanti kepastian, ribuan masyarakat dari Kecamatan Besitang, Sei Lepan, dan Brandan Barat memadati Lapangan Bola RGM Besitang, Senin (27/7/2026), untuk menagih realisasi bantuan pemerintah yang hingga kini belum juga diterima.
Aksi tersebut menjadi luapan kekecewaan masyarakat yang merasa terlalu lama menunggu kepastian. Satu suara menggema di tengah kerumunan massa: “Kami tidak butuh janji, kami butuh bukti.”
Sebelum pertemuan berlangsung, warga bahkan sempat berencana memblokade Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan–Banda Aceh dikawasan Desa Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Rencana itu akhirnya dibatalkan setelah pemerintah membujuk masyarakat dan memfasilitasi dialog langsung secara virtual dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat.
Pertemuan daring tersebut menghadirkan Plt Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dr Budi Santoso SST MSi, Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKB) Kementerian Sosial RI Cece Suryani, serta Koordinator Wilayah Sumatera Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Brigjen TNI Fadjar Tjahjono SIP.
Sementara dari Kabupaten Langkat hadir Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti SH, Sekretaris Daerah Langkat H Amril SSos MAP., Kapolres Langkat AKBP Hannry PH Tambunan SE SIK, para kepala OPD, Camat Besitang, serta ribuan warga terdampak banjir.
Dalam pemaparan pemerintah dijelaskan bahwa sebanyak 73.321 warga Kabupaten Langkat telah masuk sebagai calon penerima bantuan korban banjir tahap II. Bantuan yang dipersiapkan meliputi bantuan jaminan hidup, stimulan ekonomi, hingga bantuan isi hunian. Namun, penyaluran bantuan masih terganjal proses validasi dan sinkronisasi data.
Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos RI, Cece Suryani, menegaskan pemerintah pusat tidak mengabaikan penderitaan masyarakat Langkat.
“Kami terus berupaya dan tidak pernah mengabaikan Langkat. Saya tahu persis bagaimana kondisi Kabupaten Langkat ketika banjir. Kami dari Kementerian Sosial akan terus memberikan pembaruan setelah data kami terima dari BPS,” katanya.
Senada dengan itu Plt Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS RI, Dr Budi Santoso, mengungkapkan proses verifikasi data kini telah memasuki tahap kesembilan dari sebelas tahapan yang harus dilalui.
Menurutnya, sinkronisasi data menjadi bagian penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran sebelum diserahkan kepada Kementerian Sosial, Satgas PRR Sumatera, BNPB, Kementerian PMK, hingga Kementerian PKP.
“Tahapan akhir nantinya seluruh data akan diajukan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar penganggaran bantuan,” katanya.
Dihadapan ribuan warga, Ketua Aliansi Menjemput Keadilan, Sauli Lubis, mengajak masyarakat tetap solid dan tidak mudah terprovokasi.
Ia menegaskan perjuangan masyarakat telah memasuki tahap akhir sehingga seluruh korban banjir diminta menjaga persatuan agar proses pencairan bantuan tidak terganggu.
Sementara itu, Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti tampil memberikan jaminan politik kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat tidak akan berhenti memperjuangkan hak-hak korban banjir.
Dengan penuh emosional, Tiorita menyampaikan komitmennya dihadapan ribuan warga.
“Kalian itu adalah saya dan saya adalah kalian. Saya akan terus berada di barisan terdepan untuk memperjuangkan hak-hak kalian,” katanya yang langsung disambut tepuk tangan dan sorak masyarakat.
Sebagai bentuk keseriusan, Tiorita juga mengumumkan bahwa pada 4 Agustus 2026 dirinya akan berangkat ke Jakarta bersama perwakilan masyarakat korban banjir untuk bertemu kementerian terkait guna mendesak percepatan penyelesaian administrasi dan pencairan bantuan.
Dipenghujung kegiatan, Kapolres Langkat AKBP Hannry PH Tambunan mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib tanpa mengganggu keamanan.
Kapolres menegaskan Polres Langkat tidak hanya bertugas menjaga situasi kamtibmas, tetapi juga siap mengawal proses penyelesaian bantuan hingga tuntas bersama Pemerintah Kabupaten Langkat.
“Kami bersama Ibu Plt Bupati Langkat akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Kami ingin seluruh tahapan berjalan dengan baik sehingga bantuan dapat segera diterima masyarakat. Kami juga mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi,” tegas AKBP Hannry PH Tambunan.
Pertemuan akbar tersebut menjadi gambaran nyata bahwa kesabaran masyarakat korban banjir mulai mencapai batasnya. Meski memilih menahan aksi blokade Jalinsum, warga berharap pemerintah pusat segera menuntaskan seluruh proses administrasi agar bantuan yang telah lama dijanjikan benar-benar sampai ketangan puluhan ribu korban banjir.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Langkat, Polres Langkat, Satgas PRR Sumatera, Kementerian Sosial, BPS RI, BNPB, serta kementerian terkait kini menjadi harapan terakhir masyarakat untuk mengakhiri penantian panjang dan memberikan kepastian bagi ribuan keluarga yang hingga kini masih menanggung dampak bencana.(Misno)
Discussion about this post