INformasinasional.com, Bulukumba – Program revitalisasi TK Negeri PAUD Kusuma Bangsa di Desa Bontomatene, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menuai sorotan.
Proyek dengan nilai bantuan pemerintah mencapai Rp765.519.000 itu dipertanyakan warga lantaran proses pelaksanaannya dinilai minim keterbukaan.
Sorotan bukan hanya mengenai pekerjaan fisik di lokasi. Warga juga mempertanyakan proses pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang disebut tidak melibatkan masyarakat dan pemerintah desa setempat.
Padahal, proyek tersebut menggunakan anggaran negara melalui APBN Tahun Anggaran 2026. Pada papan informasi di lokasi disebutkan kegiatan merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan nilai Rp765.519.000.
Namun, warga menemukan informasi mengenai waktu pelaksanaan pekerjaan tidak dicantumkan secara jelas. Tidak terlihat tanggal dimulainya pekerjaan maupun target penyelesaian proyek pada papan informasi tersebut.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana keterbukaan informasi proyek tersebut kepada publik.
Warga: Kami Tak Pernah Diundang
Seorang warga sekitar lokasi sekolah yang meminta namanya tidak disebutkan mengaku tidak pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri pertemuan pembentukan panitia pembangunan.
Padahal, menurutnya, masyarakat yang berada di sekitar lokasi semestinya diberikan ruang untuk mengetahui sekaligus ikut mengawasi pembangunan sejak awal.
“Sejak mulai dilaksanakan kegiatan pembangunan, kami tidak pernah diundang sebagai tokoh masyarakat sekitar untuk hadir dalam pembentukan panitia pembangunan,” ujar warga tersebut, Kamis (10/09).
Warga mempertanyakan bagaimana proses pembentukan P2SP dilakukan apabila masyarakat sekitar dan pemerintah desa tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut.
Mereka juga berharap informasi mengenai proyek dibuka secara terang, mulai dari nilai anggaran, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, waktu pekerjaan, hingga mekanisme pengawasannya.
Kepala Desa: Kami Juga Tidak Tahu-menahu
Yang menjadi sorotan, Pemerintah Desa Bontomatene mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai pembentukan P2SP.
Kepala Desa Bontomatene, Shahiruddin mengatakan pihaknya tidak menerima surat maupun pemberitahuan secara lisan terkait pertemuan pembentukan panitia pembangunan.
“Kemarin ada beberapa warga mempertanyakan soal pertemuan pembentukan panitia pembangunan kegiatan itu. Saya juga sampaikan bahwa tidak pernah ada penyampaian kepada kami, baik dalam bentuk surat maupun secara lisan terkait pertemuan pembentukan panitia pembangunan yang seharusnya melibatkan masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Kepala desa bahkan mengaku baru mengetahui adanya program revitalisasi setelah melihat spanduk kegiatan terpasang di lokasi dan material bangunan mulai berdatangan.
“Kami juga sama sekali tidak tahu-menahu karena tidak pernah ada penyampaian terkait pembentukan panitia pembangunan kepada kami,” katanya.
Menurutnya, koordinasi semestinya dilakukan sejak awal agar pemerintah desa maupun masyarakat dapat mengetahui dan memberikan masukan terhadap kegiatan yang berlangsung di wilayahnya.
“Padahal kan harusnya dalam bentuk transparansi dan koordinasi, setidaknya pemerintah desa diundang duduk bersama dalam pembentukan panitia pembangunan guna turut memberikan saran dan masukan,” lanjutnya.
Anggaran Rp765 Juta, Pengawasan Dipertanyakan
Nilai bantuan yang mencapai lebih dari Rp765 juta membuat warga berharap pelaksanaan revitalisasi tidak hanya berorientasi pada hasil pembangunan fisik.
Masyarakat juga menginginkan adanya transparansi dalam setiap tahapan kegiatan.
Warga menilai informasi mengenai siapa yang terlibat dalam pembangunan, bagaimana panitia dibentuk, kapan pekerjaan dimulai dan kapan ditargetkan selesai merupakan informasi penting yang semestinya dapat diketahui masyarakat.
Terlebih, lokasi proyek berada di lingkungan masyarakat sehingga warga berharap dapat ikut melakukan pengawasan.
Namun, tidak dilibatkannya sejumlah tokoh masyarakat sejak awal kegiatan justru menimbulkan kekhawatiran bahwa pengawasan dari masyarakat akan sulit dilakukan secara optimal.Pemdes Minta Ada Transparansi dan Koordinasi
Pemerintah Desa Bontomatene menegaskan pihaknya tidak bermaksud mencampuri pelaksanaan program tersebut. Namun, pemerintah desa berharap komunikasi dan koordinasi tetap dilakukan dengan pihak-pihak terkait.
“Menanggapi sorotan dan pertanyaan masyarakat sekitar, kami sebagai pemerintah desa hanya bisa menyampaikan bahwa kami juga sama sekali tidak tahu-menahu soal hal tersebut karena tidak ada pemberitahuan yang masuk ke kantor desa,” ujar kepala desa.
Pemdes berharap seluruh informasi terkait revitalisasi dapat disampaikan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Sementara itu, warga berharap revitalisasi TK Negeri PAUD Kusuma Bangsa benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan masyarakat.
Mereka juga meminta proses pembangunan senilai Rp765.519.000 tersebut dapat berjalan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, termasuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui sekaligus mengawasi pelaksanaannya.
Kepala Dinas Pendidikan Bulukumba, Andi Buyung Saputra, dan Kepala Inspektorat Andi Manangkasi, yang dikompirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (10/09) mengenai hal tersebut hingga berita ini diterbitkan belum memberikan komentar.
Media ini juga tetap membuka ruang klarifikasi kepada Kepala Sekolah dan pihak pihak terbaik
Editor’ Sapriaris
Discussion about this post