INformasinasional.com, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak yang semakin serius. Pemerintah mengungkap adanya indikasi dugaan upaya melumpuhkan Presiden agar tidak mampu menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri kini berkembang kearah pendalaman dugaan tindak pidana makar.
Menurut Yusril, perkara tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai tindak pidana intersepsi atau penyadapan elektronik tanpa hak. Sebab, sasaran penyadapan diduga bukan sekadar individu, melainkan Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan.
“Kalau yang disadap itu orang biasa, itu bisa dikatakan itu tindak pidana umum. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa. Yang disadap ini presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Yusril menegaskan, kedudukan Prabowo sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan membuat perkara tersebut memiliki dimensi hukum dan ketatanegaraan yang jauh lebih luas.
Ia menjelaskan, ketika seseorang menjabat sebagai Presiden, melekat pula kewenangan, kehormatan, serta tanggung jawab konstitusional yang tidak dapat dipisahkan dari pribadi pemegang jabatan tersebut.
“Jabatannya melekat dengan jabatannya, bukan yang disadap ini Pak Prabowo. Pak Prabowo disadap, tapi Pak Prabowo itu presiden. Dan melekat segala harkat martabat dan jabatan seorang presiden,” katanya.
Penyidik Dalami Dugaan Upaya Melumpuhkan Presiden
Yusril mengungkapkan, penyidik tidak hanya berupaya mengungkap siapa pelaku penyadapan dan bagaimana mekanisme intersepsi ilegal tersebut dilakukan. Lebih jauh, aparat penegak hukum juga mendalami motif, tujuan, serta kemungkinan agenda dibalik praktik penyadapan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah dugaan adanya maksud untuk membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala pemerintahan.
Untuk mengkaji kemungkinan penerapan ketentuan pidana tersebut, pemerintah telah melibatkan sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara.
Hasil kajian itu kemudian membuka kemungkinan penggunaan Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP Nasional, sepanjang unsur-unsur tindak pidananya dapat dibuktikan melalui proses penyidikan.
“Karena itu penyadapan terhadap orang presiden, tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa,” tegasnya.
Yusril menjelaskan, konstruksi tindak pidana makar tidak semata-mata berkaitan dengan upaya menggulingkan pemerintahan. Dalam ketentuan KUHP Nasional, perbuatan yang ditujukan untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan juga menjadi bagian dari pengaturan tindak pidana makar.
“Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain, dan memang ketemu pada Pasal 191 sampai 193 KUHP kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan Presiden, membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kalau lebih beratnya lagi ya membunuh Presiden, menggulingkan pemerintah,” katanya.
Sejumlah Pejabat dan Tokoh Diduga Menjadi Sasaran
Kasus ini juga menjadi sorotan karena dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha turut disebut masuk dalam lingkup sasaran yang sedang didalami.
Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso disebut dalam informasi mengenai penetapan tersangka kasus ini.
Namun, konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, serta keterkaitan dugaan penyadapan dengan kemungkinan tindak pidana makar masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Pemerintah Tak Bentuk Satgas Khusus
Ditengah berkembangnya perkara yang menyentuh isu keamanan dan kewibawaan kepala negara tersebut, pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus.
Penanganan kasus sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri untuk mengembangkan penyidikan, mengumpulkan alat bukti, serta mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang terjadi.
Perkembangan perkara ini kini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum, terutama dalam mengungkap apakah dugaan penyadapan tersebut sebatas pelanggaran hukum siber atau memiliki tujuan yang lebih jauh terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan.
Satu hal yang menjadi penentu adalah pembuktian. Dugaan makar bukan perkara ringan, sehingga setiap unsur pidana, motif, keterlibatan pihak-pihak yang disebut, serta hubungan antara tindakan penyadapan dan dugaan upaya melumpuhkan Presiden harus diuji secara cermat berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.(Misn’t)
Editor: Misno






Discussion about this post