Informasinasional.com
  • HOME
  • ADVETORIAL
  • TRENDING
  • BERITA VIDIO
  • NASIONAL
  • DAERAH
  • DESA KITA
  • PERISTIWA
  • UMUM
  • HUKUM
  • INTERNASIONAL
  • OLAHRAGA
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • OTOMOTIF
  • INSFRASTRUKTUR
  • KRIMINAL
  • KULINER
  • PILKADA
  • RAGAM
  • AGRIBISNIS
  • OPINI
  • Wartawan Kita
No Result
View All Result
  • HOME
  • ADVETORIAL
  • TRENDING
  • BERITA VIDIO
  • NASIONAL
  • DAERAH
  • DESA KITA
  • PERISTIWA
  • UMUM
  • HUKUM
  • INTERNASIONAL
  • OLAHRAGA
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • OTOMOTIF
  • INSFRASTRUKTUR
  • KRIMINAL
  • KULINER
  • PILKADA
  • RAGAM
  • AGRIBISNIS
  • OPINI
  • Wartawan Kita
No Result
View All Result
Informasinasional.com
No Result
View All Result
  • HOME
  • ADVETORIAL
  • TRENDING
  • BERITA VIDIO
  • NASIONAL
  • DAERAH
  • DESA KITA
  • PERISTIWA
  • UMUM
  • HUKUM
  • INTERNASIONAL
  • OLAHRAGA
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • OTOMOTIF
  • INSFRASTRUKTUR
  • KRIMINAL
  • KULINER
  • PILKADA
  • RAGAM
  • AGRIBISNIS
  • OPINI
  • Wartawan Kita

Peluru Masih Bersarang Dikaki, 8 Bulan Kasus Mandek: KontraS Desak Kapolda Sumut Seret Terduga Pelaku Penyiksaan

09/11/2026 21:31
in TRENDING, UMUM
0
Peluru Masih Bersarang Dikaki, 8 Bulan Kasus Mandek: KontraS Desak Kapolda Sumut Seret Terduga Pelaku Penyiksaan

Foto: istimewa

0
SHARES
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

INformasinasional.com, MEDAN – Dua proyektil peluru masih bersarang dikedua kaki Fadli Lukman Simanjuntak (19). Rasa sakit dan ngilu terus menghantuinya dibalik jeruji Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Labuhan Deli. Namun, ditengah penderitaan fisik yang belum pulih, kepastian hukum atas dugaan penyiksaan terhadap dirinya justru belum menunjukkan titik terang. Delapan bulan berlalu sejak peristiwa dugaan penyiksaan itu terjadi. Namun, proses hukum terhadap sejumlah personel Polres Pelabuhan Belawan yang dilaporkan terlibat masih berjalan ditempat. Belum ada kepastian bahwa para terduga pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses peradilan.

Kondisi tersebut memantik kritik keras Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut). Lembaga pendamping korban itu menilai lambannya penanganan perkara mencerminkan lemahnya keseriusan Polda Sumatera Utara dalam membenahi institusi kepolisian, terutama ketika dugaan pelanggaran justru melibatkan personelnya sendiri.

Dalam siaran pers yang dirilis Senin (9/11/2026), Badan Pekerja Kontras Sumut Adhe Junaedy selaku Staf Kampanye dan Opini Publik KontraS Sumut, mendesak Kapolda Sumut yang baru agar menjadikan kasus Fadli sebagai ujian nyata komitmen reformasi Polri. Pergantian kepemimpinan, menurut mereka, tidak boleh sekadar menjadi pergantian pejabat, tetapi harus dibuktikan melalui keberanian menindak anggota yang diduga melanggar hukum.

Kasus ini telah dilaporkan Fatmawati, ibu korban, ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut pada 19 Maret 2026 dengan nomor laporan STTLP/B/453/III/2026/SPKT/Polda Sumut.
Laporan serupa juga disampaikan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumut pada 30 Maret 2026 dengan nomor pengaduan 260330000040.

Laporan tersebut menyasar sejumlah personel Polres Pelabuhan Belawan, yakni IPDA FG, AIPTU GD, BRIPKA RM, BRIGADIR A, serta enam personel lainnya yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap Fadli.

Namun, menurut KontraS Sumut, hingga kini penanganan laporan masih berkutat pada tahap penyelidikan. Gelar perkara belum dilaksanakan, sementara proses pemeriksaan etik yang sebelumnya diinformasikan akan segera berjalan juga belum menunjukkan perkembangan berarti.
Padahal, sejumlah langkah pengumpulan bukti telah dilakukan. Beberapa personel yang dilaporkan disebut telah diperiksa. Rumah Sakit Bhayangkara juga telah menyerahkan hasil Visum et Repertum pada 27 Juli 2026.

KontraS Sumut selaku pendamping hukum keluarga korban turut menyerahkan rekaman video yang disebut memperlihatkan Fadli tidak melakukan perlawanan saat proses penangkapan.

Bagi KontraS, lambannya perkembangan perkara di tengah adanya pemeriksaan, hasil visum, dan penyerahan bukti video merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Mereka menilai, ketika laporan dugaan kekerasan oleh aparat tidak ditangani secara cepat, transparan, dan profesional, kondisi tersebut berpotensi melanggengkan praktik impunitas atau kekebalan hukum.

Dituding Ditembak dan Dipukuli Saat Penangkapan

Peristiwa yang menimpa Fadli bermula pada 9 Februari 2026. Saat itu, pemuda berusia 19 tahun tersebut ditangkap sekitar 10 orang yang mengaku sebagai polisi dikawasan Paluh Merbau, Percut Sei Tuan, Sumatera Utara.

Penangkapan itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan Fadli dalam peristiwa tawuran yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia.
Berdasarkan keterangan korban yang disampaikan KontraS Sumut, setelah ditangkap Fadli diborgol dan matanya ditutup menggunakan lakban sebelum dimasukkan kedalam mobil.

Dalam kondisi tersebut, ia mengaku mengalami pemukulan menggunakan batang besi pada kedua pergelangan kakinya. Fadli juga disebut mendengar sejumlah petugas membicarakan lokasi untuk mengeksekusinya serta rencana membawanya ke kawasan industri Medan.

Dugaan kekerasan disebut berlanjut selama proses pemeriksaan. Wajah Fadli diduga ditendang, kedua pergelangan kakinya dihantam batang besi, sementara kedua betisnya ditembak.

Ia juga mengaku mengalami pemaksaan agar mengakui tindak pidana pembunuhan yang dituduhkan kepadanya.

Dugaan tindakan tersebut kini menjadi sorotan serius karena menyangkut penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum. Meski demikian, seluruh tuduhan terhadap personel yang dilaporkan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang independen, transparan, dan adil.

Dua Proyektil Masih Tertanam, Hak Kesehatan Dipertanyakan

Persoalan Fadli tidak berhenti pada dugaan penyiksaan dan lambannya proses hukum. Kondisi kesehatannya juga menjadi perhatian KontraS Sumut.
Saat ini Fadli masih menjalani penahanan di Rutan Kelas I Labuhan Deli. Ia disebut kerap mengeluhkan rasa sakit dan ngilu pada kedua kakinya karena dua proyektil peluru masih tertanam di bagian tersebut.

Baca juga  Yusril Ungkap Dugaan Makar Dibalik Penyadapan Presiden Prabowo, Ada Indikasi Upaya Melumpuhkan Kekuasaan Pemerintahan

KontraS menilai kondisi itu membutuhkan perhatian medis serius. Status sebagai tahanan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak seseorang memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

Negara tetap berkewajiban menjamin akses pemeriksaan medis, perawatan spesialis, hingga tindakan operasi apabila memang diperlukan berdasarkan pertimbangan dokter.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 23 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan kewajiban memperlakukan setiap orang yang dirampas kebebasannya secara manusiawi serta menghormati martabatnya.

KontraS juga mengingatkan bahwa larangan penyiksaan merupakan prinsip fundamental hak asasi manusia. Jaminan tersebut termaktub dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan.

Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 mengharuskan setiap anggota Polri menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam pelaksanaan tugas, termasuk mematuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan maupun senjata api.

KontraS Catat 85 Kasus, 115 Orang Mengalami Luka Tembak

Sorotan KontraS Sumut terhadap kasus Fadli juga berkaitan dengan catatan penggunaan senjata api oleh personel kepolisian di Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil pemantauan lembaga tersebut, sepanjang Januari hingga Oktober 2026 tercatat 85 kasus penggunaan senjata api yang mengakibatkan 115 orang mengalami luka tembak.

Angka tersebut menjadi peringatan serius mengenai pentingnya pengawasan penggunaan senjata api dan pertanggungjawaban aparat dalam setiap tindakan kepolisian.
KontraS menegaskan, institusi kepolisian tidak boleh hanya mengedepankan kewenangan penindakan, tetapi juga harus memastikan setiap tindakan anggotanya tunduk pada hukum dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Atas lambannya penanganan kasus dugaan penyiksaan terhadap Fadli, KontraS Sumut menyampaikan lima tuntutan kepada institusi terkait.
Pertama, mendesak Kapolda Sumut mengambil langkah konkret untuk memastikan laporan dugaan penyiksaan terhadap Fadli ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Kedua, meminta Ditreskrimum Polda Sumut segera melaksanakan gelar perkara, meningkatkan penanganan kasus ke tahap penyidikan, serta menetapkan dan memproses secara pidana personel yang terbukti terlibat.
Ketiga, mendesak Bidpropam Polda Sumut segera menindak tegas dugaan pelanggaran etik oleh personel Polres Pelabuhan Belawan yang dilaporkan terlibat.

Keempat, meminta Polda Sumut memastikan pemulihan kesehatan Fadli, terutama memberikan akses perawatan medis yang layak terhadap kedua kakinya yang masih tertanam proyektil peluru.

Kelima, meminta Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan pemantauan serta mengambil langkah sesuai kewenangannya guna menjamin perlindungan dan pemulihan bagi Fadli, keluarga, serta saksi dari segala bentuk intimidasi maupun ancaman.

Bagi KontraS Sumut, kasus Fadli kini menjadi ujian terbuka bagi kepemimpinan baru Polda Sumut. Publik tidak cukup disuguhi janji reformasi dan slogan penegakan hukum, sementara laporan dugaan penyiksaan terhadap warga yang melibatkan aparat sendiri terus terkatung-katung.

Dua proyektil masih bersarang di kaki Fadli. Kini, yang ditunggu bukan sekadar penjelasan, melainkan kepastian hukum, pemulihan kesehatan, dan pertanggungjawaban terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sebab, reformasi kepolisian kehilangan maknanya ketika aparat yang diduga melanggar hukum justru tidak segera dimintai pertanggungjawaban.*(KontraS Sumut)

Editor: Misno

Post Views: 750
Tags: 8 BulanKapolda sumutKasus MandekkontrasPelakuPeluru Bersarang DikakiPenyiksaan
Previous Post

Yusril Ungkap Dugaan Makar Dibalik Penyadapan Presiden Prabowo, Ada Indikasi Upaya Melumpuhkan Kekuasaan Pemerintahan

Next Post

Perkuat Pemerintahan Nagari, 90 Wali Nagari Pasbar Resmi Menjabat Periode 2026–2034

Next Post
Perkuat Pemerintahan Nagari, 90 Wali Nagari Pasbar Resmi Menjabat Periode 2026–2034

Perkuat Pemerintahan Nagari, 90 Wali Nagari Pasbar Resmi Menjabat Periode 2026–2034

Discussion about this post

BERITA TERBARU

SPDP Kasus Makar Penyadapan Prabowo Terbit, Kapolri: Belum Ada Tersangka

SPDP Kasus Makar Penyadapan Prabowo Terbit, Kapolri: Belum Ada Tersangka

17/11/2026 18:36
BKPSDM dan Bank Mandiri Taspen Bekali ASN Pasbar Jelang Masa Pensiun 2027

BKPSDM dan Bank Mandiri Taspen Bekali ASN Pasbar Jelang Masa Pensiun 2027

17/11/2026 13:35
Bupati Yulianto Apresiasi Safriyanto atas Aksi Heroik Selamatkan Korban Hanyut

Bupati Yulianto Apresiasi Safriyanto atas Aksi Heroik Selamatkan Korban Hanyut

17/11/2026 12:15
Peringati HKN ke-62, Pemkab Langkat Pacu Kualitas Layanan Kesehatan

Peringati HKN ke-62, Pemkab Langkat Pacu Kualitas Layanan Kesehatan

16/11/2026 21:09

Follow Us

Informasinasional.com

Informasi Yang Menambah Wawasan

KURS BANK INDONESIA (BI)

KATEGORI

  • ADVETORIAL (73)
  • AGRIBISNIS (67)
  • BERITA VIDIO (36)
  • DAERAH (3,401)
  • Desa Kita (30)
  • EKONOMI (700)
  • HUKUM (1,214)
  • INSFRASTRUKTUR (384)
  • INTERNASIONAL (639)
  • KRIMINAL (527)
  • KULINER (48)
  • NASIONAL (916)
  • OLAHRAGA (722)
  • OPINI (41)
  • OTOMOTIF (44)
  • PERISTIWA (1,562)
  • PILKADA (65)
  • POLITIK (575)
  • RAGAM (203)
  • TRENDING (2,736)
  • UMUM (800)
  • VIDIO (13)
  • REDAKSI
  • ABOUT-US
  • PEDOMAN MEDIA SIBER

© 2023 Informasinasional.com

No Result
View All Result
  • HOME
  • ADVETORIAL
  • TRENDING
  • BERITA VIDIO
  • NASIONAL
  • DAERAH
  • DESA KITA
  • PERISTIWA
  • UMUM
  • HUKUM
  • INTERNASIONAL
  • OLAHRAGA
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • OTOMOTIF
  • INSFRASTRUKTUR
  • KRIMINAL
  • KULINER
  • PILKADA
  • RAGAM
  • AGRIBISNIS
  • OPINI
  • Wartawan Kita

© 2023 Informasinasional.com