INformasinasional.com, JAKARTA – Gerakan 212 kembali mengonsolidasikan kekuatan. Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan Persada 212 memastikan akan menggelar Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2026 di Jakarta. Agenda tersebut tidak sekadar menjadi ajang reuni, tetapi juga akan dijadikan momentum untuk menggalang desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan politik itu disampaikan para pimpinan organisasi tersebut dalam konferensi pers dikawasan Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Mereka menegaskan akan terus mendorong proses pemakzulan Gibran melalui jalur konstitusional, sekaligus mengajak berbagai elemen umat Islam untuk kembali bersatu.
Ketua Umum FPI, Habib Muhammad Alatas, mengatakan desakan pemakzulan tersebut merupakan sikap yang akan terus diperjuangkan bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, majelis taklim, serta tokoh dan ulama.
“Kami dari seluruh elemen ormas Islam, pondok pesantren, majelis-majelis taklim, dengan dinamika sampai hari ini kita konferensi pers, bahwasanya Wapres yang tetap ngotot dengan kondisi saat ini, maka kami umat Islam dengan seluruh para tokoh, para alim ulama, terkhusus Gerakan 212, tetap akan berupaya dan mengusahakan untuk terus makzulkan Gibran,” kata Alatas.
Ia secara terbuka mendesak DPR dan seluruh partai politik agar menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui mekanisme ketatanegaraan. Menurutnya, perjuangan pemakzulan harus ditempuh melalui prosedur konstitusional.
“Saat ini rakyat membutuhkan untuk makzulkan Gibran, maka kita meminta agar anggota DPR segera makzulkan Gibran. Jalani langkah-langkah sampai daripada pemakzulan bisa direalisasikan,” katanya lagi.
Sementara itu, Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak, mengungkapkan bahwa pihaknya terlebih dahulu akan menggelar Ijtima Ulama pada akhir November 2026. Forum tersebut akan menjadi ruang konsolidasi untuk merumuskan langkah dan agenda gerakan berikutnya.
Ia bahkan menyebut kemungkinan aksi demonstrasi dilakukan secara berkelanjutan hingga tuntutan pemakzulan Gibran tercapai.
“Di Ijtima Ulama kita akan menyusun agenda-agenda aksi-aksi yang berjilid-jilid,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Ketua Umum Persada 212, Ahmad Shobri Lubis. Ia menegaskan Reuni Akbar 212 tahun ini akan menjadi bagian dari rangkaian gerakan politik yang mengusung tuntutan pemakzulan Wakil Presiden.
Shobri juga melontarkan kritik terhadap pemerintahan dan menyerukan perlunya pembenahan kabinet. Ia menggunakan istilah “geng Solo” dalam kritik politiknya terhadap lingkaran kekuasaan.
“Kita juga sudah waktunya untuk bangkit kembali, waktunya untuk bersatu kembali dalam Reuni Akbar 212. Tujuannya adalah sudah sangat jelas, yaitu membersihkan negara ini dari pengkhianat, khususnya makzulkan Gibran dan bersih-bersih kabinet daripada geng Solo,” kata Shobri.
Ia kemudian mengajak massa dari berbagai daerah, termasuk Jakarta dan kawasan Jabodetabek, untuk menghadiri Reuni Akbar 212 pada 2 Desember mendatang.
“Insya Allah Taala mari sama-sama siapkan waktunya, 2 Desember. Siapkan semua dari daerah, dari Jakarta, Jabodetabek, mari sama-sama kita bersatu kumpul di Jakarta,” sambungnya.
Putusan MA Jadi Latar Belakang Polemik
Desakan pemakzulan tersebut mencuat di tengah polemik mengenai dokumen penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan SMA Gibran. Dalam amar putusannya, MA pada pokoknya menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal.
Putusan itu kembali menjadi sorotan dalam perdebatan publik mengenai latar belakang pendidikan Wakil Presiden. Namun, tuntutan pemakzulan yang disuarakan FPI, GNPF Ulama, dan Persada 212 merupakan sikap politik ketiga kelompok tersebut.
Dengan agenda Ijtima Ulama pada akhir November dan Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2026, gerakan ini berencana membawa tuntutan pemakzulan Gibran ke ruang publik melalui konsolidasi massa dan tekanan politik.
Meski demikian, pemakzulan wakil presiden bukan keputusan yang dapat ditetapkan hanya melalui tuntutan demonstrasi. Prosesnya harus mengikuti mekanisme dan persyaratan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.(Misn’t)
Editor: Misno






Discussion about this post