INformasinasional.com, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Irjen Ahrie Sonta, yang menjabat Kadivkum Polri, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat dari institusi Polri. Putusan tersebut menjadi konsekuensi serius dalam perkara yang disebut-sebut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Dugaan penyadapan bukan hanya menyasar nomor telepon kepala negara, tetapi juga berkembang kesejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Johnny menegaskan, sidang etik memutuskan Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” tegas Johnny.
Pemecatan tersebut menandai perkembangan penting dalam penanganan perkara yang menyeret nama sejumlah jenderal. Namun, sanksi etik terhadap Ahrie harus dibedakan dari proses pidana yang masih berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Sebelumnya, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Dalam perkara yang sama, dua perwira tinggi lainnya juga disebut berstatus tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidikan kemudian berkembang dengan penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Tidak berhenti pada kepala negara, penyidik juga mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah kelompok dan individu lain.
Sasaran yang disebut dalam penyidikan mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, serta para pengusaha.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah itu disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik juga menduga terdapat upaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan aktivitas yang dipersoalkan.
Rangkaian dugaan tersebut membuka persoalan serius mengenai penggunaan kewenangan, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta perlindungan privasi warga negara.
Kini, perhatian publik tertuju pada kelanjutan proses hukum terhadap para tersangka lainnya. Penegakan hukum dituntut berjalan transparan, profesional, dan akuntabel, sehingga seluruh dugaan dapat dibuktikan melalui proses peradilan yang sah, bukan sekadar berhenti pada sanksi etik.(Misn’t)
Editor: Misno






Discussion about this post