INformasinasional.com, JAKARTA – Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Sebanyak delapan orang yang berstatus saksi kini mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menariknya, satu di antara mereka juga mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).
Jumlah tersebut bertambah dua orang dari enam saksi yang sebelumnya diajukan Polri. Penambahan ini mengindikasikan semakin banyak pihak yang meminta perlindungan seiring bergulirnya proses penanganan perkara tersebut.
“Intinya, sudah ada penambahan dua dari enam,” kata Wakil Ketua LPSK, Wawan Wahrudin, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wawan mengungkapkan, kedelapan pemohon masih berstatus sebagai saksi. Namun, satu orang di antaranya secara khusus mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan sebagai justice collaborator.
“Ya, satu di antaranya itulah, satu di antaranya itu (jadi justice collaborator),” bebernya.
Pengajuan sebagai justice collaborator menjadi salah satu perkembangan yang patut dicermati dalam perkara ini. Sebab, status tersebut berkaitan dengan kesediaan seorang saksi atau pihak yang terlibat dalam perkara untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana.
Meski demikian, permohonan tersebut masih harus melalui proses penilaian dan tidak serta-merta menjadikan pemohon berstatus justice collaborator.
LPSK Telaah Ancaman dan Kerentanan Saksi
Sebelumnya, Polri telah mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kepada LPSK.
Ketua LPSK, Achmadi, mengatakan permohonan tersebut masih dalam tahap penelaahan sejak 6 November 2026. Dalam prosesnya, LPSK berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk mendalami kebutuhan perlindungan setiap saksi.
Menurut Achmadi, penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana disebutkan LPSK.
LPSK juga akan mencermati tingkat kerentanan masing-masing pemohon serta bentuk perlindungan yang paling dibutuhkan. Tidak tertutup kemungkinan jumlah saksi yang mengajukan perlindungan kembali bertambah seiring perkembangan penyidikan.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” ujar Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Bertambahnya jumlah pemohon perlindungan, ditambah munculnya satu pengajuan sebagai justice collaborator, menjadi perkembangan penting yang perlu dicermati dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Publik kini menanti bagaimana penyidik mengungkap konstruksi perkara, peran masing-masing pihak, serta fakta-fakta yang akan terungkap melalui keterangan para saksi. Proses hukum diharapkan berjalan transparan, objektif, dan menjamin keselamatan setiap saksi yang bersedia memberikan keterangan.(Misn’t)
Editor: Misno






Discussion about this post