INformasinasional.com, LANGKAT – Ancaman terputusnya akses transportasi di Dusun Durian Mulo, Desa Namoteras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, membutuhkan penanganan segera. Longsor yang dipicu tingginya curah hujan itu kini menjadi perhatian DPRD Langkat yang mendorong percepatan perbaikan melalui pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Persoalan tersebut mencuat dalam audiensi perangkat Desa Namoteras bersama Camat Kutambaru dengan Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin, di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026).
Kerusakan jalan akibat longsor itu tergolong serius. Area terdampak memiliki panjang sekitar 12 meter, kedalaman 12 meter, dan lebar 5,5 meter. Jika tidak segera ditangani, badan jalan dikhawatirkan semakin tergerus hingga akhirnya putus dan melumpuhkan mobilitas warga.
Kepala Desa Namoteras, Rahman Sembiring, mengungkapkan bahwa jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat. Selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, jalur itu juga menjadi akses anak-anak menuju sekolah serta sarana transportasi warga yang mengangkut hasil bumi.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak menunda penanganan darurat, terutama dengan membangun tembok penahan sementara guna mencegah longsor semakin meluas.
“Sebelum jalan itu putus, kami berharap segera dilakukan perbaikan atau pembangunan tembok penahan sementara. Jika tidak segera ditangani, lima dusun akan terdampak, dengan jumlah sekitar 400 kepala keluarga,” ungkap Rahman.
Menurutnya, pemerintah desa tidak memiliki kemampuan anggaran yang memadai untuk menangani kerusakan tersebut. Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk penanggulangan bencana hanya berkisar Rp30 juta, jauh dari kebutuhan penanganan kerusakan jalan yang cukup berat.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bergerak cepat dan tidak membiarkan ancaman kerusakan jalan berlarut-larut.
Ia secara khusus meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera membangun koordinasi untuk mengupayakan penanganan melalui dana BTT sesuai ketentuan yang berlaku.
Sribana juga menekankan pentingnya percepatan kelengkapan administrasi agar proses penanganan dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, kondisi jalan yang mengancam aktivitas sekitar 400 kepala keluarga tersebut membutuhkan respons konkret dari pemerintah daerah.
Arahan itu mendapat respons dari jajaran perangkat daerah. Plt Kepala Dinas PU Arie Ramadhani, Plt Kepala BPKAD Edi Suratman, serta Sekretaris BPBD Erisman Nainggolan menyatakan kesiapan menindaklanjuti arahan Ketua DPRD melalui koordinasi lintas instansi.
Kini, masyarakat Desa Namoteras menantikan realisasi penanganan di lapangan. Sebab, persoalannya bukan semata kerusakan badan jalan, melainkan keselamatan akses transportasi, kelancaran aktivitas pendidikan, dan keberlangsungan ekonomi warga di lima dusun.
Percepatan penanganan menjadi penting agar kerusakan tidak semakin meluas dan akses masyarakat tidak sampai terputus akibat longsor susulan.(Misno)






Discussion about this post