INformasinasional.com, LANGKAT – Kesabaran warga Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, akhirnya kembali memuncak. Kecewa karena kerusakan jalan yang bertahun-tahun tak kunjung mendapat penanganan tuntas, warga kembali turun kejalan dan memblokir akses utama dikawasan tersebut, Jumat (13/11/2026).
Aksi penutupan jalan berlangsung di Simpang Tiga Jalan Merdeka, Kelurahan Tanjung Langkat, yang merupakan jalur protokol penghubung Binjai–Bukit Lawang. Warga menutup badan jalan menggunakan berbagai material, mulai dari kayu, batu, galon air mineral hingga ban mobil.
Sambil membentangkan penghalang, warga juga menyampaikan orasi sebagai bentuk protes terhadap kondisi infrastruktur jalan yang dinilai semakin memprihatinkan. Mereka mendesak pemerintah segera mengambil tindakan nyata, bukan sekadar memberikan janji perbaikan.
Aksi tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa persoalan kerusakan Jalan Merdeka belum benar-benar selesai. Bahkan, kesepakatan yang sebelumnya tercapai melalui pendekatan dialogis bersama aparat kepolisian dan unsur pemerintah kecamatan tampaknya belum cukup meredam kekecewaan masyarakat.
Sebelumnya, persoalan jalan rusak tersebut juga sempat memicu aksi pemblokiran pada April 2026. Saat itu, warga bahkan membakar ban dilokasi yang sama sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki.
Situasi kembali memanas menjelang akhir Oktober 2026. Menindaklanjuti rencana aksi warga, Polsek Salapian bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Salapian menggelar pendekatan persuasif melalui pertemuan di Kedai Kopi Mangga, Jumat (30/10/2026).
Mediasi yang dipublikasikan Humas Polres Langkat pada 2 November 2026 tersebut dipimpin Kapolsek Salapian AKP Master SMT Purba Tanjung SH MH bersama Camat Salapian Ramlan Tarigan ST. Pertemuan itu turut dihadiri Kanit Intelkam IPDA Hady Rahmanto, Lurah Tanjung Langkat Fery Jasanta Karo Karo STP Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, warga mengungkapkan keresahan terhadap kerusakan Jalan Merdeka. Mereka menuding lalu lintas truk pengangkut material galian C dengan muatan berat menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan yang sebelumnya dalam kondisi baik.
Warga pun meminta pemerintah dan instansi terkait membatasi tonase kendaraan angkutan material serta mempertimbangkan penggunaan armada yang lebih kecil agar kerusakan jalan tidak semakin parah.
Dalam mediasi itu, Kapolsek Salapian dan Camat Salapian menjelaskan bahwa proses perbaikan jalan disebut telah memasuki tahap realisasi. Bahkan, pihak kontraktor dijadwalkan mulai menurunkan alat berat untuk pekerjaan pengaspalan pada Minggu setelah pertemuan tersebut.
Selain itu, kepolisian menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Langkat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta Dinas PUPR terkait pembatasan klasifikasi kelas jalan dan kemungkinan penyediaan jalur alternatif bagi kendaraan pengangkut material galian C.
Hasil pertemuan sempat menghasilkan kesepakatan. Tokoh masyarakat dan warga menyatakan membatalkan rencana demonstrasi maupun penutupan jalan serta memilih menunggu realisasi perbaikan.
Namun, aksi yang kembali pecah pada Jumat (13/11/2026) memperlihatkan bahwa persoalan tersebut masih menyisakan kekecewaan ditengah masyarakat.
Kerusakan jalan yang berlangsung lama juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, keselamatan pengguna jalan, hingga kelancaran arus transportasi dijalur Binjai–Bukit Lawang.
Perhatian masyarakat tertuju pada pemerintah dan instansi yang memiliki kewenangan menangani ruas jalan tersebut. Kepastian mengenai status kewenangan jalan, jadwal pengerjaan, sumber anggaran, serta pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berat menjadi hal penting yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Masyarakat tentu tidak cukup hanya mendengar rencana pengaspalan. Mereka membutuhkan kepastian kapan pekerjaan dimulai, bagaimana kualitas pengerjaannya, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan jalan tersebut tidak kembali rusak dalam waktu singkat.
Sebab, ketika jalan yang sama berulang kali menjadi sasaran aksi protes, persoalannya bukan lagi sekadar lubang dan aspal yang terkelupas. Ada tuntutan masyarakat yang menunggu jawaban nyata dari pemerintah.
Jalan Merdeka membutuhkan perbaikan konkret, bukan sekadar janji yang kembali menguap.(Misno)






Discussion about this post