INformasinasional.com, BULUKUMBA — Dugaan keterlibatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif sebagai ketua pelaksana kegiatan swakelola proyek revitalisasi TK Dharmawanita di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, belum mendapat penjelasan dari instansi terkait.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bulukumba maupun Inspektorat belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan.
Persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Kepala DPMD Bulukumba, Andi Asdar Bennu. Dia menyebut telah mendisposisikan dugaan itu kepada Kabid Pemerintahan Desa untuk ditelusuri dan ditindaklanjuti.
Namun, perkembangan tindak lanjut disposisi tersebut belum diketahui.Kabid Pemerintahan Desa DPMD Bulukumba, Andi Riefad Muslimin, S.STP, yang dikonfirmasi pada Rabu, 28 Oktober lalu, hingga berita ini tayang tidak memberikan respons mengenai tindaklanjut keterlibatan anggota BPD aktif dalam proyek tersebut.
Konfirmasi kembali dilakukan kepada Andi Asdar Bennu pada Kamis (19/11/2026) untuk meminta penjelasan mengenai hasil tindak lanjut yang sebelumnya telah didisposisikan.
Alih-alih menjelaskan perkembangan penelusuran, Andi Asdar mengarahkan agar persoalan tersebut kepada Inspektorat.
“Langsung maki ke Inspektorat,” tulis Andi Asdar Bennu melalui pesan WhatsApp.
Arahan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai proses tindak lanjut yang sebelumnya disebut telah diserahkan kepada Kabid Pemerintahan Desa. Belum diketahui apakah penelusuran telah dilakukan, termasuk apakah terdapat hasil pemeriksaan atau langkah yang telah diambil.
Aktivis Soroti Ketentuan Larangan Anggota BPD Jadi Pelaksana Proyek
Aktivis Bulukumba, Syamsir, menilai dugaan keterlibatan anggota BPD aktif dalam pelaksanaan proyek pemerintah perlu ditelusuri. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dia merujuk pada Pasal 26 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang secara eksplisit mengatur larangan anggota BPD menjadi pelaksana proyek desa.
Syamsir menilai keterlibatan anggota BPD dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah berpotensi menimbulkan persoalan independensi lembaga dan konflik kepentingan.
Namun, menurutnya, keterlibatan anggota BPD dalam kegiatan yang bersumber dari APBDes, APBD maupun APBN tetap perlu ditelaah berdasarkan ketentuan yang mengatur masing-masing kegiatan.
Hal itu mencakup status keterlibatan, kedudukan dalam kepanitiaan, mekanisme penunjukan, regulasi pengadaan, serta ketentuan terkait konflik kepentingan.
” khusus larangan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, ketentuannya secara eksplisit mengatur pelaksana proyek desa. Adapun penerapannya terhadap proyek APBD dan APBN perlu ditelaah berdasarkan regulasi pengadaan, ketentuan pelaksanaan kegiatan, serta aturan konflik kepentingan yang relevan,” jelas Syamsir.
DPMD Diminta Menjelaskan Hasil Penelusuran
Syamsir turut mempertanyakan sikap Kepala Dinas PMD Bulukumba yang sebelumnya menyatakan telah mendisposisikan persoalan kepada Kabid Pemerintahan Desa, tetapi kemudian mengarahkan konfirmasi kepada Inspektorat.
Dia menilai DPMD semestinya memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut persoalan tersebut, mengingat dugaan itu telah menjadi perhatian masyarakat.
“Ini ada apa dengan Dinas PMD? Kemarin dengan tegas menyampaikan sudah melakukan disposisi ke Kabid Pemdes untuk ditindaklanjuti, namun sekarang justru melemparkan bola ke Inspektorat. Kalau memang pemerintah tidak sanggup selesaikan, kami akan melapor ke Ombudsman Sulsel,” jelas Syamsir.
Menurutnya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, pihak terkait semestinya dapat menjelaskan hasil penelusuran berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian, perlu ada langkah pembinaan maupun tindak lanjut sesuai kewenangan.
Dia berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada disposisi administratif tanpa kejelasan hasil.
Inspektorat Bulukumba Belum Merespons
Kepala Inspektorat Bulukumba, Andi Manangkasi, turut dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis (19/11/2026) terkait dugaan keterlibatan anggota BPD aktif dalam proyek revitalisasi TK Dharmawanita di Desa Bulo-Bulo.
Namun, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan yang diberikan.
Penjelasan dari DPMD maupun Inspektorat Bulukumba dinilai penting untuk memastikan dugaan tersebut ditangani berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, hasil penelusuran diperlukan agar publik mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai aturan atau terdapat aspek yang perlu ditindaklanjuti.
Persoalan ini juga menjadi perhatian terhadap transparansi, fungsi pengawasan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Bulukumba.Reporter: Sapriaris*






Discussion about this post