INformasinasional.com, LANGKAT — Persoalan banjir di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali menjadi perhatian masyarakat. Setelah banjir besar pada akhir November 2025 lalu, warga berharap adanya tindak lanjut nyata terhadap kondisi drainase dan parit yang dinilai menjadi salah satu penyebab genangan dikawasan perkotaan.
Saat bencana banjir melanda Tanjung Pura, Presiden RI Prabowo Subianto diketahui datang meninjau sejumlah lokasi terdampak serta tempat pengungsian. Ribuan rumah warga di Kecamatan Tanjung Pura saat itu terdampak banjir.
Kota Tanjung Pura merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian di Kabupaten Langkat. Namun, kawasan perkotaan ini dinilai masih rentan mengalami genangan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Salah satu persoalan yang dikeluhkan warga adalah kondisi sejumlah parit dan drainase yang mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur serta tumpukan sampah. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat aliran air, terutama ketika curah hujan meningkat.
Salah satu yang menjadi perhatian warga adalah Parit Tumpat di Kelurahan Pekan Tanjung Pura. Saluran tersebut merupakan bagian dari jaringan drainase kawasan perkotaan yang berfungsi mengalirkan air dari permukiman dan sejumlah kawasan di Kota Tanjung Pura.
Tokoh masyarakat Tanjung Pura, Haji Amrin, berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi kondisi tersebut.
«“Kami berharap pemerintah segera turun. Lumpur disedot dan sampah diangkat supaya parit kembali bersih dan aliran air lancar. Jangan menunggu banjir baru ditangani,” kata Haji Amrin, Jumat (25/9/2026)
Menurut warga, kondisi Parit Tumpat yang semakin dangkal berpotensi menghambat aliran air. Ketika hujan deras terjadi, air dari kawasan permukiman maupun pusat kota dikhawatirkan tidak dapat mengalir dengan cepat sehingga menimbulkan genangan.
Sejumlah halaman rumah dan kawasan permukiman warga juga masih ditemukan genangan air. Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin parah apabila jaringan drainase tidak segera dibersihkan dan dinormalisasi.
Kondisi serupa juga disampaikan Acai, selaku Kepala Lingkungan (Kepling) I. Ia mengatakan hampir seluruh parit di kawasan Kota Tanjung Pura mengalami pendangkalan akibat lumpur dan sampah.
Menurut Acai, terdapat sejumlah parit yang berfungsi mengalirkan air menuju sungai, terutama yang berada di kawasan Lingkungan I, II dan III. Namun, kondisi parit yang dangkal membuat aliran air menjadi tidak optimal.
“Parit di seluruh Kota Tanjung Pura banyak yang tumpat akibat lumpur dan sampah. Ada parit yang mengalirkan air ke sungai, terutama di Lingkungan I, II dan III,” ujar Acai.
Ia menjelaskan, sejumlah saluran tersebut akhirnya bermuara dan mengalir menuju kawasan Lingkungan II hingga ke arah benteng.
Persoalan lainnya adalah kondisi pintu air yang dinilai tidak berfungsi optimal. Bahkan, terdapat pintu air yang mengalami kerusakan sehingga dikhawatirkan menyebabkan rembesan air sungai masuk ke kawasan perkotaan.
Untuk mengantisipasi rembesan tersebut, warga setempat terpaksa melakukan upaya sementara dengan menutup bagian yang bocor menggunakan terpal dan tumpukan karung pasir.
Upaya tersebut dilakukan untuk menahan rembesan air dari Sungai Batang Serangan yang berada tidak jauh dari pusat Kota Tanjung Pura.
“Pintu air di Lingkungan II bocor. Kalau pintu air di Lingkungan I masih aman dan rembesan air tidak masuk. Namun kami membutuhkan pembersihan parit, baik menggunakan penyedot lumpur maupun excavator, termasuk pengangkutan sampah,” katanya.
Menurut Acai, pembersihan tersebut diperlukan agar air dapat mengalir dengan lancar menuju waduk atau kolam penampungan air yang berada di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pekan Tanjung Pura.
Ia menyebutkan, terdapat dua jaringan parit atau drainase yang memiliki kewenangan berbeda, yakni saluran yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan saluran yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Kedua parit tersebut saat ini mengalami pendangkalan dan banyak sampah yang mengendap. Kondisi ini membuat Kota Tanjung Pura rentan mengalami banjir,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Aan, tokoh masyarakat Tionghoa di Tanjung Pura. Ia mengatakan kondisi sejumlah parit saat ini semakin memprihatinkan, bahkan terdapat saluran yang dinilai semakin menyempit.
Salah satunya berada di sekitar SMA Negeri 1 Tanjung Pura, tepatnya di Lingkungan IX, Kelurahan Kota Tanjung Pura.
“Parit semakin kecil, terutama di sekitar SMA Negeri 1 Tanjung Pura. Paritnya tumpat dan tidak ada lubang kontrol,” kata Aan.
Menurutnya, air dari parit di Lingkungan IX seharusnya mengalir menuju waduk. Namun, kondisi pintu air yang tidak berfungsi membuat sistem pengendalian air di kawasan tersebut tidak berjalan maksimal.
Saat ini, waduk hanya mengandalkan mesin penyedot untuk membuang air menuju Sungai Batang Serangan di Tanjung Pura.
Aan juga mempertanyakan posisi pintu air yang menurutnya lebih tinggi dibandingkan saluran pembuangan dari kawasan kota.
“Pintu air lebih tinggi dari saluran pembuangan kota. Bagaimana pintu air bisa berfungsi dengan baik? Selain itu, tanggul atau benteng di sekitar waduk juga masih kurang tinggi. Kalau memungkinkan, ketinggian tanggul bisa ditambah sekitar 30 sentimeter dari yang sudah dibangun,” katanya.
Aan mengatakan, masyarakat Tanjung Pura sebenarnya telah berupaya melakukan penanganan secara swadaya setelah banjir besar pada November 2025.
Pada Desember 2025, warga bergotong royong mengorek sejumlah parit, mengangkat sampah dan membersihkan endapan lumpur.
Namun, menurut Aan, hingga saat ini masyarakat belum melihat adanya penanganan menyeluruh dari pemerintah untuk melakukan normalisasi drainase menggunakan alat berat maupun penyedotan lumpur dengan mesin.
“Pasca banjir November 2025, kami dari masyarakat Tanjung Pura sudah melakukan swadaya. Pada Desember, kami berupaya mengorek parit dan membuang sampah serta lumpur. Namun sampai sekarang pemerintah belum juga membantu membersihkan parit dan drainase, baik dengan excavator maupun mesin penyedot lumpur,” ujarnya.
Ia mengatakan, kebutuhan penanganan drainase di kawasan tersebut cukup besar. Masyarakat berharap adanya dukungan anggaran dan program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Langkat.
Menurutnya, dalam kegiatan swadaya yang dilakukan masyarakat, biaya yang dikeluarkan diperkirakan mencapai sekitar Rp1,7 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendatangkan satu unit alat berat excavator atau beko serta empat unit truk untuk mengangkut tanah, lumpur dan sampah.
“Kami membutuhkan anggaran besar atau kegiatan perbaikan drainase dari pemerintah pusat, provinsi hingga daerah. Waktu itu masyarakat sudah melakukan swadaya. Biayanya mencapai sekitar Rp1,7 miliar untuk mendatangkan satu alat berat excavator atau beko dan empat truk pengangkut tanah dan sampah,” ungkapnya.
Masyarakat berharap program pembersihan dan normalisasi drainase di Kelurahan Pekan Tanjung Pura segera dilaksanakan. Hal tersebut dinilai penting mengingat periode Oktober 2026 hingga Desember 2026 biasanya berpotensi terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
“Kalau parit tidak tumpat, air akan lebih mudah mengalir dan bisa disedot menggunakan mesin dari waduk. Air juga bisa mengalir melalui beberapa pintu air dan parit yang mengarah ke sungai, meskipun menggunakan mesin pemyedot air berkapasitas besar ,” kata Aan.
Persoalan banjir di Kota Tanjung Pura bukan merupakan masalah baru. Sejumlah kawasan perkotaan kerap mengalami genangan ketika hujan deras. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat berdampak terhadap transportasi, kegiatan ekonomi, sekolah, rumah ibadah, perkantoran dan pelayanan publik.
Warga berharap penanganan tidak hanya dilakukan terhadap Parit Tumpat, tetapi juga seluruh jaringan drainase yang saling terhubung di kawasan perkotaan Tanjung Pura.
Pemerintah daerah maupun instansi yang memiliki kewenangan terhadap saluran drainase diharapkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi titik-titik yang mengalami pendangkalan, penyempitan, kerusakan pintu air serta tumpukan sampah.
Masyarakat juga berharap kegiatan pembersihan dan normalisasi dilakukan secara berkala, bukan hanya setelah terjadi banjir.
Warga mengingat kembali kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Tanjung Pura saat bencana banjir pada akhir November 2025. Menurut masyarakat, perhatian pemerintah terhadap persoalan banjir tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret di lapangan.
Dengan kondisi drainase yang masih dipenuhi lumpur dan sampah serta adanya sejumlah pintu air yang dikeluhkan tidak berfungsi optimal, warga meminta pemerintah segera turun ke lapangan dan memastikan sistem drainase Kota Tanjung Pura dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat ditangani sebelum hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi, sehingga risiko genangan dan banjir di kawasan perkotaan Tanjung Pura dapat diminimalkan.(Reza Fahlevi)
Discussion about this post