Bareng Partai Ummat, Amien Rais Siap Pemilu Coblos Partai Maupun Caleg

Informasinasional.id – JAKARTA. Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengaku tak mempersoalkan sistem yang digunakan di Pemilu 2024.
Dia siap menghadapi pemilu dengan sistem proporsional tertutup (coblos partai) maupun sistem proporsional terbuka (coblos caleg).

“Jadi [proporsional] tertutup it’s okay asal ada UU-nya. Proporsional terbuka juga oke. It’s okay. No problem,” kata Amien di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (30/12).

Dia menegaskan bahwa Partai Ummat siap menghadapi Pemilu 2024. Partainya pun bertekad meraih banyak suara agar lolos parliamentary threshold.

Peluang Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup sempat dinyatakan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

Saat ini, Mahkamah Konstitusi masih melakukan uji materi terhadap pasal dalam UU Pemilu yang mengatur skema pemungutan suara.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengingatkan agar MK tidak mengeluarkan putusan agar pemilu dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.

Yanuar mengatakan bahwa sistem yang sekarang dipakai yakni proporsional terbuka didasari oleh putusan MK pada 2009 silam.

Selain itu, Yanuar juga menganggap sistem pemilu merupakan ranah pembuat undang-undang.

“Bukankah soal ini lebih merupakan dinamika kontemporer dan perkembangan sosiologis di lapangan, dan bukan soal konstitusionalitas? Apakah konstitusi secara rigid mengatur sistem pemilu tertentu?” Kata Yanuar.

Ketua DPP NasDem Willy Aditya juga berpendapat serupa. Menurutnya, jika Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup, maka hal itu adalah kemunduran luar biasa.

“Selain menutup peluang rakyat untuk mengenal caleg (calon legislatif), rakyat juga dipaksa memilih ‘kucing dalam karung’,” kata Willy.

DPW NasDem Jawa Timur juga mengkritisi Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang menyebut ada kemungkinan Pemilu 2024 memakai sistem proporsional terbuka.

Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Timur Sri Sajekti Sudjunadi meminta KPU fokus melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemilu sesuai undang-undang yang berlaku saat ini.

“KPU jangan menafikan partisipasi politik rakyat dalam pemilu yang sedang tumbuh dan bergairah,” kata dia.{cnnindonesia}

Editor : Misno