Adverstorial – INformasinasional.com*
SENJA merambat pelan diatas Kompleks Kantor Bupati Langkat, Kamis, 12 Maret 2026. Diruang Pola yang mulai dipenuhi aroma hidangan berbuka, puluhan wartawan berkumpul. Obrolan ringan terdengar diberbagai sudut ruangan, tentang berita, tentang daerah, dan tentu saja tentang dukungan pemberitaan yang melekat untuk kemajuan kabupaten Langkat.
Pertemuan itu bukan sekadar menunggu azan Magrib. Dibalik sajian takjil dan hidangan berbuka, terselip pesan politik yang cukup jelas, pemerintah daerah ingin merapatkan barisan dengan pers.
Bupati Langkat H Syah Afandin SH memanfaatkan momentum buka puasa bersama itu untuk menyampaikan satu hal penting, bahwa pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendirian. Pemerintah, kata dia, membutuhkan media sebagai mitra yang ikut mengawasi sekaligus menyampaikan denyut pembangunan kepada publik.
“Pers memiliki peran penting sebagai kontrol sosial. Saya terbuka terhadap kritik dan masukan. Jika ada yang kurang, mari kita perbaiki bersama,” kata Syah Afandin dengan nada tenang, tetapi terdengar tegas.
Pernyataan itu bukan sekadar basa-basi seremonial. Dalam praktik pemerintahan, hubungan antara penguasa daerah dan pers kerap berjalan dijalur yang tidak selalu mulus. Kritik media sering kali menjadi ujian sejauh mana kekuasaan siap dikoreksi.
Dihadapan para jurnalis, Syah Afandin menegaskan kembali pandangannya, pembangunan Langkat adalah pekerjaan kolektif. Pemerintah hanya salah satu pemain didalamnya. “Mari kita bangun Langkat dengan peran kita masing-masing. Saya berharap kita bisa membawa daerah ini menjadi lebih baik kedepan,” kata Syah Afandin.
Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya tidak ringan. Ditengah dinamika politik lokal dan tuntutan transparansi publik, sinergi antara pemerintah dan media sering kali berdiri diatas garis tipis, antara kerja sama dan independensi.
Kritik sebagai “Doa”
Dihadapan wartawan, Syah Afandin menyampaikan pandangan yang cukup menarik. Ia menyebut kritik media bukan sebagai ancaman, melainkan “doa” yang dapat memperkuat kinerja pemerintah.
Bagi dia, kolaborasi dengan insan pers menjadi salah satu modal penting untuk mempercepat pembangunan daerah.
Ia bahkan mengajak media tidak hanya memberitakan masalah, tetapi juga melahirkan karya jurnalistik yang konstruktif yang mendorong optimisme dan partisipasi publik.
Ajakan itu disambut positif oleh sejumlah wartawan yang hadir. Meski demikian, para jurnalis memahami satu hal yang tak tertulis dalam dunia pers, kedekatan dengan pemerintah tidak boleh menggerus independensi. Disitulah keseimbangan diuji.
Pers boleh duduk satu meja dengan penguasa saat berbuka puasa. Tetapi ketika jemari mulai mengetik tulisan, yang diuji tetap sama, keberanian menyampaikan kebenaran.
Media, Mitra yang Tak Bisa Diabaikan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat, Wahyudiharto, mengatakan agenda buka puasa bersama tersebut memang dirancang sebagai ruang dialog antara pemerintah daerah dan media.
Menurutnya, hubungan yang sehat antara keduanya menjadi kunci agar informasi pembangunan tidak terjebak dalam kabut birokrasi.
“Sinergi antara pemerintah dan media sangat penting agar informasi pembangunan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara transparan dan akurat,” kata Wahyudiharto.
Diera arus informasi digital yang deras, pemerintah daerah memang tidak lagi bisa mengendalikan narasi sendirian. Media menjadi penghubung antara kebijakan dan masyarakat, kadang sebagai pengeras suara, kadang sebagai cermin yang memantulkan wajah kekuasaan tanpa filter.
Dalam dialog dengan awak media, pemerintah daerah juga menyinggung berbagai program pembangunan serta isu efisiensi anggaran media. Topik yang belakangan cukup sensitif dibanyak daerah.(INformasinasional.com/Misno)
Discussion about this post