INformasinasional.com, LANGKAT — Senja itu belum sepenuhnya usai di Alun-Alun Stabat, Senin (20/4/2026), ketika ribuan warga dari Kecamatan Besitang dan Brandan Barat akhirnya berhadapan langsung dengan orang yang sejak siang mereka tunggu, Bupati Langkat, Syah Afandin.
Kehadirannya bukan tanpa cerita. Ditengah agenda strategis bersama pemerintah pusat di Jakarta, Syah Afandin memilih mempersingkat kunjungannya demi kembali ke Langkat, menjawab tekanan sekaligus harapan warga korban banjir hidrometeorologi 2025 yang kembali menggelora.
Dihadapan massa yang memadati pendopo, ia membuka pertemuan dengan nada rendah hati.
“Saya mohon maaf. Sebenarnya saya sudah mendapat informasi soal pertemuan ini. Namun pagi tadi ada undangan dari kementerian yang tidak bisa diwakilkan,” kata Syah Afandin, lembut.
Namun kalimat berikutnya justru mencairkan suasana. Dengan gaya khasnya, pria yang akrab disapa Bang Ondim itu menyelipkan nada emosional yang disambut riuh warga.
“Harusnya saya pulang sore. Tapi karena kalian rindu, ya saya pulang lebih cepat.”
Dari kerumunan, seorang ibu menjawab spontan, “Kami juga rindu, Pak!”
Momen itu seketika mengubah tensi. Dari amarah menjadi harap.
Dari Amarah ke Dialog.
Sebelumnya, gelombang aksi warga sempat memuncak di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Langkat. Kekecewaan atas belum meratanya bantuan pascabencana membuat massa bergerak, bahkan sempat merobohkan gerbang kantor bupati dan menerobos barikade pengamanan.
Aksi bertajuk “Panggilan Menjemput Keadilan” itu menjadi simbol akumulasi luka lama yang belum sepenuhnya pulih.
Warga menilai, distribusi bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial masih menyisakan ketimpangan. Sebagian telah menerima, namun banyak lainnya merasa tertinggal dalam ketidakpastian.
“Kami juga korban. Kami kehilangan segalanya, tapi bantuan belum kami rasakan. Kami hanya ingin keadilan,” kata Misnawati, salah satu peserta aksi, dengan suara bergetar.
Menanggapi tuntutan itu, Syah Afandin menegaskan bahwa skema bantuan berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Namun ia tidak menampik tanggung jawab moral untuk mengawal aspirasi warga.
“Data korban yang belum menerima bantuan segera dikumpulkan. Saya akan bawa langsung ke Menteri Sosial. Kita perjuangkan bersama,” tegasnya.
Ia bahkan meminta satu perwakilan warga untuk turut mendampingi, menyampaikan kondisi riil dilapangan kepada pemerintah pusat.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa jalur dialog akan dibuka lebih luas, menggantikan ketegangan yang sempat menguasai hari itu.
Legitimasi Emosional Seorang Pemimpin
Bagi sebagian warga, kehadiran langsung seorang bupati ditengah krisis bukan sekadar formalitas, melainkan legitimasi emosional.
“Kalau bapak sudah datang, hati kami tenang. Yang penting ada jawaban,” kata seorang warga dari tengah kerumunan.
Pernyataan itu mencerminkan satu hal penting dalam dinamika kepemimpinan daerah, kepercayaan masyarakat seringkali dibangun bukan hanya dari kebijakan, tetapi dari kehadiran.
Meski suasana berangsur kondusif, substansi persoalan belum sepenuhnya selesai. Warga kini menunggu realisasi dari janji yang disampaikan.
Aksi yang semula membara telah bergeser menjadi ruang dialog. Namun seperti diingatkan tokoh masyarakat setempat, Andika, pengawasan tetap diperlukan.
“Kami ingin ada langkah nyata. Koordinasi dengan pusat harus lebih aktif, dan DPRD harus serius mengawal ini,” tegasnya.
Ditengah langit yang mulai gelap, pertemuan itu menutup hari panjang penuh gejolak. Namun bagi warga Besitang dan Brandan Barat, perjuangan belum usai.
Mereka telah didengar. Kini, mereka menunggu untuk dibuktikan.(Misno)
Discussion about this post