INformasinasional.com – LANGKAT. Dihadapan Komisi IX DPR RI, Plt Bupati Langkat Syah Afandin berharap dan bermohon, di Pusat Ibukota Kabupaten Langkat, yakni di Kecamatan Stabat, dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Karena, RSUD yang dimiliki Langkat selama ini berlokasi di Kecamatan Tanjung Pura yang jauh dari Pusat Ibukota Kabupaten.
Terlebih, RSUD milik Pemkab Langkat itu lokasinya merupakan dataran yang sangat rendah dan langganan banjir, dan juga sebahagian bangunannya peninggalan di zaman Pemerintahan Belanda. Hal itu diungkapkan Syah Afandin saat tim Komisi IX DPR turun ke Langkat, Kamis (19/1/2023)
Komisi IX DPR yang turun ke Langkat yakni Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene SE )Fraksi Nasdem Dapil Sulut), anggota Komisi IX DPR RI Dra Elva Hartati SIP MM (Fraksi PDIP Dapil Bengkulu), I Ketut Kariyasa Adnyana SP ?Fraksi PDIP Dapil Bali), Delia Pratiwi Sitepu SH (Fraksi Golkar Dapil Sumut III), Ir Sri Meliyana (Fraksi Gerindra Dapil Sumsel II), H Haruna MA MBA (Fraksi PKB Dapil Sulsel I), Linda Megawati SE MSi (Fraksi PD Dapil Jabar IX), Hasan Saleh (Fraksi PD Dapil Kaltara), H Ansory Siregar Lc (Fraksi PKS Dapil Sumut III).
Kemudian anggota Komisi IX DPR yakni Dr Hj Netty Prasetiyani M Si (Fraksi PKS Dapil Jabar VIII), Dr Saleh Partaonan Daulay MAg MHum MA (Fraksi PAN Dapil Sumut II), Khairul Muhtar SE MM (Fraksi PAN Dapil Lampung II), H Muhammad Rizal SH MSi (Fraksi PAN Dapil Banten III), dan Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes RI dr Sundoyo SH MKM MHum, Direktur pelayanan kesehatan Primer Kemenkes RI dr Yanti Herman SH MH Kes, Kepala biro komunikasi dan pelayanan Publik Kemenkes RI dr Siti Nadia Tarmizi M Epid, Direksi Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlul Ruby.
Syah Afandin menyebut, ianya didampingi Sekda Langkat Amril SSos MAP, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan Sari Quratulainy, Kepala Perangkat Daerah, dan 32 KUPT Puskesmas se Kabupaten Langkat.
“Kita menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI terkait pengawasan implementasi program deteksi dini fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kunjungan Komisi IX DPR RI yang sangat sepesial di kabupaten Langkat, mungkin ini adalah keberkahan yang kami dapat atau ini kado spesial di hari jadi Langkat ke 273,” sebutnya.
Syah Afandin membeberkan, Kabupaten Langkat memiliki wilayah terluas di Sumatera Utara berpenduduk 1.084108 jiwa, terdiri 546.015 jiwa laki-laki dan 538.093 jiwa perempuan. Terdiri dari 23 kecamatan 240 Desa dan 37 kelurahan.
Di Kabupaten langkat terdapat 7 Rumah Sakit, 1 Rumah Sakit Daerah dan 6 Rumah Sakit swasta, 32 Puskesmas Pustu, 171 Poskesdes, 174 Puskesmas yang belum memiliki ipal sebanyak 25 Puskesmas. 59 unit Klinik 28 bekerjasama dengan BPJS dan non BPJS 31, Praktek mandiri Dokter 15 bidan 330 perawat 46.
Data Puskesmas yang harus di bangun sesuai standar yakni puskesmas Marike, Bukit Lawang, Stabat, Karang Rejo, Secanggang, Pantai Cermin, Stabat Lama, Sei Bamban dan pematang Jaya karena bangunannya masih bangunan lama.
“Saya memohon kepada komisi IX DPR RI untuk membangun Rumah Sakit Daerah di pusat ibukota Kabupaten Langkat, yakni di Stabat,” pinta Syah Afandin.
Sementara, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene SE, mengatakan, kedatangan mereka ke Langkat dalam rangka kunjungan kerja spesifik komisi IX DPR RI untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan, terutama di tingkat pertama.
“Kunjungan kerja spesifik komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata tertib dan pasal 59 ayat 4 huruf F serta ayat 5 huruf F serta pasal 60 ayat 3 huruf F tentang kunjungan kerja spesifik. Kondisi pandemi covid-19 menyadarkan kita bahwa sistem kesehatan kita saat ini masih perlu terus diperbaiki, kini Indonesia tengah mengupayakan transformasi kesehatan dan salah satu pilar adalah transformasi layanan primer, yang dijalankan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pencapaian indikator kesehatan nasional,” katanya.
Kemudian pelayanan kesehatan primer di Indonesia yang dilaksanakan oleh berbagai fasilitas layanan kesehatan primer seperti Puskesmas, Posyandu, klinik Pratama dan praktik Mandiri dokter baik itu dokter gigi juga dokter spesialis lainnya.
Kami melihat belum secara kuantitas sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal untuk itu menjadi sangat penting agar agenda transformasi pelayanan kesehatan primer berjalan di seluruh provinsi Indonesia terutama penguatan upaya promotif preventif termasuk deteksi dini di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memprioritaskan 14 penyakit yaitu hipertiroid, thalasemia, anemia,kanker anak, stroke, jantung, hipertensi, kanker payudara, kanker serviks dan kanker usus.
Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ke masyarakat diharapkan dapat menjadi akselerator dalam pelaksanaan program deteksi dini untuk itu Komisi IX DPR RI yang merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bertugas di bidang kesehatan, melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung di tiga provinsi yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dan tentunya di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, kata
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene SE lagi.
Reporter/Editor : Misno
