INformasinasional.com, LANGKAT – Dampak Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan serentak disejumlah kantor strategis Pemerintah Kabupaten Langkat, Rabu (8/7/2026). Enam lokasi digeledah, ada sejumlah koper berisi dokumen dibawa penyidik KPK.
Penggeledahan yang dikawal ketat personel Brimob Polda Sumatera Utara bersenjata lengkap itu menyasar ruang kerja Bupati Langkat, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), hingga Rumah Dinas Bupati.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut penyidikan kasus dugaan suap proyek dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, setelah KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan pihak swasta Yaqub Abdhal Al Mu’arif sebagai tersangka.
Sekitar pukul 09.00 WIB, beberapa tim penyidik KPK secara bersamaan memasuki kompleks perkantoran Pemkab Langkat. Suasana mendadak berubah tegang ketika iring-iringan kendaraan penyidik dikawal ketat aparat Brimob yang berjaga dengan senjata lengkap.
Di Kantor Bupati Langkat, penyidik langsung menggeledah ruang kerja Bupati dilantai dua. Aktivitas pegawai berlangsung terbatas selama proses penggeledahan berlangsung.
Usai dari Kantor Bupati, tim penyidik bergerak menuju Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat di Jalan Kartini. Dilokasi tersebut, sejumlah ruangan diperiksa, termasuk ruang Kepala Dinas, Bidang Sekolah Dasar (SD), Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras).
Dari kantor itu, penyidik terlihat membawa tiga koper dan satu kotak kardus yang diduga berisi dokumen penting untuk melengkapi alat bukti dalam perkara yang sedang diusut.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Ilhamsyah Bangun, membenarkan adanya penggeledahan tersebut.
“Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka melengkapi bukti-bukti penyidikan,” katanya kepada wartawan.
Saat ditanya mengenai jumlah ruangan yang diperiksa, Ilhamsyah mengaku tidak mengetahui secara pasti.
“Saya tidak tahu pasti berapa ruangan yang digeledah. Untuk mendapatkan dokumen yang mendukung proses penyidikan, semua ruangan bisa saja diperiksa,” katanya.
Penggeledahan kemudian berlanjut ke Kantor Dinas PUTR Kabupaten Langkat. Dari lokasi tersebut, penyidik tampak membawa satu koper yang diduga berisi dokumen berkaitan dengan perkara dugaan suap proyek.
Sekitar pukul 13.00 WIB, tim KPK bergerak menuju Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Saat tiba, Kepala Dinas Kesehatan dr Juliana diketahui belum berada dikantor karena sakit, sebagaimana disampaikan salah seorang staf.
Penyidik sempat menunggu hampir satu jam diruang kerja Kepala Dinas. Sekitar pukul 14.00 WIB, Juliana akhirnya tiba menggunakan mobil dinas Toyota Innova Reborn BK 1207 P dan langsung memasuki ruang kerjanya untuk memenuhi permintaan penyidik.
Proses penggeledahan di Dinas Kesehatan berlangsung lebih dari empat jam. Dari lokasi tersebut, penyidik kembali membawa satu koper yang diduga berisi dokumen yang berkaitan dengan perkara.
BKD, Perkim dan Rumah Dinas Bupati Juga Digeledah
Selain empat lokasi utama tersebut, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Rumah Dinas Bupati Langkat.
Secara keseluruhan, sedikitnya tujuh lokasi menjadi sasaran penggeledahan dalam sehari penuh. Intensitas penggeledahan ini menunjukkan upaya KPK menelusuri berbagai dokumen dan barang bukti yang diduga berkaitan dengan proyek-proyek dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat, Wahyudiharto, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK disejumlah kantor pemerintah daerah.
Namun hingga berita ini diterbitkan, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai barang bukti yang diamankan maupun hasil penggeledahan diseluruh lokasi tersebut.
Penyidikan kasus dugaan suap proyek dillingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat masih terus berjalan.
Rangkaian penggeledahan ini diperkirakan menjadi bagian penting dalam upaya KPK memperkuat konstruksi perkara dan menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam praktik korupsi tersebut.
Editor: Misno
Discussion about this post