INformasinasional.com, LANGKAT – Anggaran pembayaran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Langkat yang menembus Rp50,18 miliar selama dua tahun anggaran menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyelewengan di media sosial. Menanggapi informasi tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Langkat buka suara dengan membeberkan rincian anggaran, realisasi pembayaran, hingga mekanisme penyaluran dana kepada PT PLN (Persero).
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, Arie Ramadhany SIP MSP, menegaskan bahwa angka Rp50 miliar yang beredar bukanlah anggaran untuk satu kegiatan dalam satu tahun, melainkan akumulasi belanja rekening listrik PJU selama 2024 dan 2025.
“Berdasarkan data penganggaran dan realisasi, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Langkat mengalokasikan anggaran belanja rekening PJU sebesar Rp25.316.085.840, dengan realisasi pembayaran mencapai Rp25.124.993.534,” kata Arie, Selasa (20/10/2026).
Sementara pada 2025, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp24.872.564.772, dengan realisasi pembayaran sebesar Rp24.491.172.148. Jika kedua tahun anggaran tersebut digabungkan, total anggaran belanja rekening listrik PJU Langkat mencapai Rp50.188.650.612. Dari jumlah itu, pembayaran yang terealisasi sebesar Rp49.616.165.682 atau sekitar 98,86 persen.
Dengan demikian, terdapat selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp572.484.930 yang tidak terealisasi sebagai belanja PJU dalam periode tersebut.
Besarnya nilai belanja listrik PJU itu tidak bisa dilepaskan dari kewajiban pemerintah daerah menyediakan penerangan jalan untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Langkat.
Berdasarkan total realisasi pembayaran selama 24 bulan, rata-rata tagihan listrik PJU yang dibayarkan pemerintah daerah mencapai sekitar Rp2,07 miliar setiap bulan.
Arie menjelaskan, pembayaran rekening listrik PJU dilakukan berdasarkan tagihan resmi yang diterbitkan PT PLN (Persero) melalui PLN UP3 Binjai setiap bulan.
Menurut dia, pembayaran dilakukan langsung dari rekening Pemerintah Kabupaten Langkat kerekening resmi PLN, tanpa melalui rekening pribadi Kepala Dinas Perhubungan maupun pejabat lainnya.
“Angka Rp50 miliar yang beredar itu merupakan akumulasi anggaran pembayaran listrik penerangan jalan umum selama dua tahun, bukan dana yang dibayarkan sekaligus. Berdasarkan realisasinya, total pembayaran selama tahun 2024 dan 2025 sekitar Rp49,6 miliar. Semuanya berdasarkan tagihan resmi PLN dan dibayarkan langsung dari rekening pemerintah daerah ke rekening PLN,” jelasnya.
Dijelaskannya, setiap transaksi pembayaran memiliki dokumen administrasi yang dapat ditelusuri, mulai dari tagihan rekening listrik, proses pencairan anggaran, hingga bukti pembayaran kepada PLN.
Ia meminta masyarakat melihat persoalan tersebut secara utuh dan tidak langsung menarik kesimpulan adanya korupsi hanya berdasarkan besarnya nilai anggaran yang beredar.
“Dana tersebut bukan masuk ke rekening pribadi pejabat. PLN yang menerbitkan tagihan, pemerintah daerah yang memenuhi kewajiban pembayarannya, dan PLN pula yang menerima dananya. Alur pembayaran ini jelas dan dapat diperiksa,” jelasnya lagi.
Meski demikian, penjelasan mengenai mekanisme pembayaran dan tujuan penggunaan anggaran merupakan bagian dari klarifikasi pemerintah daerah. Untuk memastikan pengelolaan anggaran berlangsung sesuai ketentuan, dokumen pendukung dan kesesuaian realisasi tetap dapat diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang.
Dishub Langkat menyatakan siap memberikan penjelasan dan memperlihatkan dokumen pendukung kepada pihak yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami menghormati kritik dan pengawasan masyarakat. Jika ada yang ingin memastikan kebenarannya, seluruh data dapat diuji melalui mekanisme pemeriksaan resmi. Kami tidak ingin membangun perdebatan, tetapi ingin memberikan penjelasan berdasarkan fakta, angka, dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Langkat berharap klarifikasi tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih utuh kepada masyarakat mengenai belanja listrik PJU selama 2024–2025.(Misno)
Editor: Ardiansyah
Discussion about this post