INformasinasional.com, Langkat — Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan satu sikap tegas ditengah kepungan banjir, keselamatan warga tak bisa ditawar. Bupati Langkat H Syah Afandin memastikan seluruh instrumen pemerintah dikerahkan maksimal, dari evakuasi hingga pemulihan, demi melindungi warga yang terdampak bencana.
Pernyataan itu disampaikan Syah Afandin dalam rapat evaluasi penanganan tanggap darurat banjir di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Selasa (16/12/2025). Rapat ini menjadi ajang “uji nyali” pemerintah daerah dalam menjawab krisis yang belum sepenuhnya surut.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Pelayanan kepada pengungsi harus optimal, dan koordinasi lintas sektor tidak boleh kendor,” kata Syah Afandin dengan nada tegas.
Ia menekankan, pemerintah daerah tidak hanya berkutat pada penanganan darurat, tetapi juga menyiapkan langkah cepat pemulihan layanan dasar serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Banjir, menurutnya, tak boleh dijawab dengan langkah setengah hati.
Rapat evaluasi ini dihadiri jajaran lengkap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hadir Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti, Sekda Amril, Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, Kajari Langkat Asbach, Wakil Ketua III DPRD Langkat Romelta Ginting, hingga perwakilan BNPB Pusat. Para camat se-Kabupaten Langkat pun diminta siaga penuh diwilayah masing-masing.
Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menegaskan komitmen Polri untuk terus berada digaris depan penanganan bencana. “Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ini kerja kolektif. Dari tanggap darurat sampai pemulihan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan humanis kepada warga terdampak. Bagi kepolisian, kehadiran aparat bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga memastikan warga merasa dilindungi ditengah situasi krisis.
Rapat kemudian diwarnai pandangan kritis dari Kejaksaan, DPRD, hingga BNPB Pusat. Seluruh pihak sepakat bahwa kesiapsiagaan dan respons cepat menjadi kunci agar dampak bencana tidak meluas.
Hasilnya, pemerintah daerah memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat banjir selama tujuh hari ke depan, terhitung mulai Selasa (16/12/2025). Keputusan ini diambil untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal dan tidak meninggalkan persoalan baru.
Bagi Langkat, banjir bukan sekadar peristiwa alam. Ia menjadi ujian kepemimpinan, soliditas antarinstansi, dan keberpihakan negara kepada warganya. Pemerintah daerah kini berpacu dengan waktu, antara air yang belum sepenuhnya surut dan harapan warga untuk segera bangkit kembali.(Misno)
Discussion about this post