INformasinasional.com, Banda Aceh — Pemerintah Aceh tak mau berlama-lama menunggu negara bekerja sendiri. Setelah banjir dan longsor melumpuhkan 18 kabupaten/kota sejak akhir November, surat resmi pun dikirim ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNICEF dan UNDP diminta turun tangan segera.
Pusat Informasi PBB di Indonesia (UNIC) membenarkan, UNDP telah menerima surat resmi Pemerintah Aceh pada Minggu, 14 Desember 2025. Isinya tegas, Aceh membutuhkan dukungan internasional. UNDP kini menelaah opsi bantuan, dengan fokus pada pemulihan dini (early recovery), mandat yang mereka klaim sebagai wilayah kerja utama.
“UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders dan masyarakat terdampak,” tulis UNIC, Selasa (16/12/2025). Bahasa diplomatik, tapi maknanya jelas, Aceh menunggu kepastian.
UNICEF tak tinggal diam. Lembaga yang dikenal dengan isu anak itu juga mengonfirmasi telah menerima surat serupa. Mereka tengah mengurai satu per satu permintaan Pemprov Aceh, berkoordinasi dengan otoritas terkait, untuk memetakan kebutuhan prioritas yang bisa segera ditangani, terutama yang menyangkut kesejahteraan anak.
Sejak awal banjir merendam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF mengklaim telah bekerja rapat dengan pemerintah pusat dan daerah. Tim UNICEF di Aceh sudah berada dilapangan, bahkan diperkuat tenaga teknis tambahan. Pesannya tegas: mereka siap, asal jalurnya jelas dan kepemimpinannya tetap ditangan pemerintah.
“UNICEF berkomitmen penuh mendukung respons yang dipimpin pemerintah,” kata UNIC. Kalimat standar, tapi dibaliknya tersimpan tekanan moral, anak-anak tak bisa menunggu birokrasi.
PBB di Indonesia menyatakan terus memantau situasi secara seksama. Bantuan teknis telah digelontorkan sesuai mandat program yang berjalan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta dukungan ditingkat nasional melalui kementerian terkait. PBB membuka pintu untuk memperkuat dukungan, dengan satu syarat, kerja sama erat dengan pemerintah.
Langkah Aceh ini bukan tanpa alasan. Trauma tsunami 2004 masih membekas dan justru menjadi rujukan. Pemerintah Aceh menilai pengalaman lembaga internasional seperti UNDP dan UNICEF krusial saat krisis berubah menjadi kemanusiaan.
“Secara khusus, Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Minggu (14/12). Alasannya lugas: rekam jejak, pengalaman, dan kecepatan.
Kini bola ada di tangan PBB. Surat sudah diterima. Bencana sudah terjadi. Waktu terus berjalan. Yang ditunggu Aceh bukan sekadar empati, melainkan tindakan.*(misn’t)
Discussion about this post