Informasinasional.com
  • HOME
  • ADVETORIAL
  • TRENDING
  • BERITA VIDIO
  • NASIONAL
  • DAERAH
  • DESA KITA
  • PERISTIWA
  • UMUM
  • HUKUM
  • INTERNASIONAL
  • OLAHRAGA
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • OTOMOTIF
  • INSFRASTRUKTUR
  • KRIMINAL
  • KULINER
  • PILKADA
  • RAGAM
  • AGRIBISNIS
  • OPINI
  • Wartawan Kita
No Result
View All Result
  • HOME
  • ADVETORIAL
  • TRENDING
  • BERITA VIDIO
  • NASIONAL
  • DAERAH
  • DESA KITA
  • PERISTIWA
  • UMUM
  • HUKUM
  • INTERNASIONAL
  • OLAHRAGA
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • OTOMOTIF
  • INSFRASTRUKTUR
  • KRIMINAL
  • KULINER
  • PILKADA
  • RAGAM
  • AGRIBISNIS
  • OPINI
  • Wartawan Kita
No Result
View All Result
Informasinasional.com
No Result
View All Result
  • HOME
  • ADVETORIAL
  • TRENDING
  • BERITA VIDIO
  • NASIONAL
  • DAERAH
  • DESA KITA
  • PERISTIWA
  • UMUM
  • HUKUM
  • INTERNASIONAL
  • OLAHRAGA
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • OTOMOTIF
  • INSFRASTRUKTUR
  • KRIMINAL
  • KULINER
  • PILKADA
  • RAGAM
  • AGRIBISNIS
  • OPINI
  • Wartawan Kita

Komisi III DPR Desak Kapolri Usut Dugaan Makar Listyo Sigit Cs, Dukungan Politik Menguat

12/11/2026 21:36
in POLITIK, TRENDING
0
Komisi III DPR Desak Kapolri Usut Dugaan Makar Listyo Sigit Cs, Dukungan Politik Menguat

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyalami Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (Rifkianto Nugroho/detikFoto)

0
SHARES
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

INformasinasional.com, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak yang semakin serius. Tak lagi sekadar berkutat pada dugaan pelanggaran penyadapan dan akses ilegal, perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal polisi lainnya kini merambah penyelidikan dugaan tindak pidana makar.

Desakan agar dugaan makar diusut tuntas mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sejumlah anggota Komisi III dari berbagai fraksi secara terbuka menyatakan dukungan kepada Kapolri untuk mengusut seluruh rangkaian dugaan perbuatan ilegal tersebut, termasuk kemungkinan adanya upaya sistematis yang bertujuan mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo. Rapat ini sekaligus menjadi pertemuan kerja pertama Suyudi dengan Komisi III sejak menjabat sebagai Kapolri.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta kepolisian tidak hanya berhenti pada pengungkapan praktik penyadapan ilegal. Ia mendesak Polri membongkar keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk dugaan surveilans ilegal, pembentukan opini untuk menyerang pemerintah, hingga penggalangan massa yang diduga berkaitan dengan upaya melemahkan kepemimpinan presiden.

Habiburokhman menilai, apabila berbagai dugaan tersebut terbukti saling berkaitan, persoalannya jauh lebih serius daripada sekadar pelanggaran prosedur penyadapan.
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” kata Habiburokhman.

Baca juga  Didatangi Penyidik Saat Main Bulutangkis, Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Tak Ditangkap

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta seluruh dugaan tersebut dibuka secara terang agar publik mengetahui motif, tujuan, serta pihak-pihak yang berada di balik perkara tersebut.

Dukungan lebih keras disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Ia meminta Polri mengungkap secara terbuka kemampuan dan penggunaan perangkat penyadapan yang dimiliki institusi kepolisian.

Menurut Sahroni, teknologi penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum tidak boleh disalahgunakan menjadi instrumen operasi politik maupun konspirasi untuk menggoyahkan pemerintahan.
“Kalau boleh diperlihatkan ke kami dan ke rakyat Indonesia. Ini alat sadap banyak, teman-teman. Teman-teman mau memakai apa, mau memakai Wi-Fi kek, mau memakai nggak ada SIM-nyalah. Semua bisa disadap, dan aspek penyadapan ini dipakai untuk konspirasi dengan cara politik melakukan makar, dan ini bahaya,” kata Sahroni.

Ia menegaskan, apabila ditemukan kelompok yang secara terorganisasi berupaya melakukan makar, persoalan tersebut harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap negara.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN, Nazaruddin Dek Gam, juga meminta Kapolri tidak ragu mendalami penerapan pasal makar terhadap keempat tersangka.

Menurutnya, apabila penyidikan menemukan bukti bahwa tindakan para tersangka telah merongrong kepala negara dan kedaulatan negara, penanganan perkara tidak boleh hanya terbatas pada ketentuan pidana penyadapan.
“Saran dari kami Pak Kapolri, empat orang ini bukan hanya dikenakan kasus UU di penyadapan, pasal-pasal di penyadapan, tapi kalau memang terbukti sudah merongrong kepala negara, kedaulatan negara, dibawa aja ke makar, Pak,” tegas Dek Gam.

Dukungan serupa disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin. Ia menyatakan fraksinya mendukung penuh langkah Kapolri mengusut perkara tersebut hingga tuntas.

Safaruddin bahkan meyakini dugaan perbuatan yang dilakukan Listyo Sigit bersama pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka perlu didalami dalam perspektif tindak pidana makar.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan anggota paling besar di DPR RI ini, Pak, mendukung 1.000 persen kepada Bapak Kapolri. Nggak usah ragu, Pak. Nah, oleh karena itu saya berkeyakinan Pak Listyo Sigit ini beserta seluruh yang sudah dijadikan tersangka ini adalah perbuatan makar. Sekali lagi, makar,” katanya.

Ia juga mempertanyakan siapa pihak yang menerima manfaat dari hasil penyadapan serta untuk kepentingan apa informasi tersebut dikumpulkan.
Safaruddin meminta Bareskrim tidak sekadar melakukan penyelidikan, tetapi mendalami perkara secara serius dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat.

Ia turut menyinggung Pasal 160 KUHP baru dalam kaitannya dengan dugaan persiapan menggulingkan pemerintahan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, juga menduga penyadapan terhadap Presiden Prabowo memiliki motif politik. Ia meminta Kapolri tidak terpengaruh oleh posisi maupun jabatan pihak-pihak yang terseret perkara tersebut. Menurut Benny, pengusutan harus dilakukan secara objektif dan tanpa pandang bulu.
“Pak Kapolri tak boleh segan-segan, tidak boleh eweuh pekeweuh, harus ambil langkah tegas. Ini negara kita, jaga martabat Presiden, jaga martabat bangsa ini,” kata Benny.

Ia menilai penyidik perlu menelusuri siapa pengguna akhir hasil penyadapan, untuk apa informasi tersebut dimanfaatkan, serta ke mana hasilnya disalurkan.

Benny bahkan menyebut dugaan tindakan tersebut sebagai cara melawan hukum yang berpotensi mengarah pada suksesi kekuasaan secara inkonstitusional.
“Jadi dengan bahasa yang agak lugas, bahasa kami orang dari Indonesia timur, ini adalah cara yang ditempuh, cara melawan hukum, untuk terjadinya suksesi inkonstitusional. Karena itu, kami minta Kapolri jangan segan-segan terapkan pasal makar untuk kasus penyadapan ini,” tegasnya.

Kapolri: Dugaan Makar Sudah Masuk Penyelidikan

Menanggapi desakan anggota Komisi III, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar dalam perkara tersebut. Dengan demikian, penyidikan dugaan penyadapan ilegal tidak menjadi satu-satunya jalur penanganan hukum. Polri juga mulai mendalami kemungkinan adanya perbuatan bersama-sama atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

“Disamping dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi (LP) terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” ungkap Suyudi.

Kapolri menjelaskan, penyelidikan dugaan makar masih berlangsung. Penyidik tengah menelusuri sejumlah aspek penting untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Fokus penyelidikan meliputi penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan aktivitas yang berkaitan dengan perkara. “Penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut,” jelasnya.

Langkah tersebut menjadi penting karena dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar merupakan dua persoalan hukum yang harus dibuktikan berdasarkan unsur serta alat bukti masing-masing.

Dengan demikian, meskipun sejumlah anggota Komisi III telah menyuarakan keyakinan dan dukungan agar pasal makar diterapkan, penetapan kesimpulan hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian.

Kini, sorotan publik tertuju pada keberanian dan profesionalitas Polri membongkar seluruh mata rantai perkara tersebut. Bukan hanya siapa yang memerintahkan penyadapan, tetapi juga siapa yang menjadi penerima hasilnya, apa motif di balik operasi tersebut, serta apakah benar terdapat agenda politik yang lebih besar di balik dugaan pelanggaran hukum itu.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum sekaligus komitmen Polri untuk memastikan bahwa kewenangan negara tidak disalahgunakan dan hukum berlaku sama bagi siapa pun, tanpa terkecuali.(Misn’t)

Editor: Misno

Post Views: 631
Tags: kapolri jenderal suyudi ario setokomisi iii dprMakarpenyadapan presidenpresiden prabowo subiantoround-up
Previous Post

Didatangi Penyidik Saat Main Bulutangkis, Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Tak Ditangkap

Next Post

PTUN Jakarta Gugurkan Gugatan Suket SMA Gibran

Next Post
PTUN Jakarta Gugurkan Gugatan Suket SMA Gibran

PTUN Jakarta Gugurkan Gugatan Suket SMA Gibran

Discussion about this post

BERITA TERBARU

SPDP Kasus Makar Penyadapan Prabowo Terbit, Kapolri: Belum Ada Tersangka

SPDP Kasus Makar Penyadapan Prabowo Terbit, Kapolri: Belum Ada Tersangka

17/11/2026 18:36
BKPSDM dan Bank Mandiri Taspen Bekali ASN Pasbar Jelang Masa Pensiun 2027

BKPSDM dan Bank Mandiri Taspen Bekali ASN Pasbar Jelang Masa Pensiun 2027

17/11/2026 13:35
Bupati Yulianto Apresiasi Safriyanto atas Aksi Heroik Selamatkan Korban Hanyut

Bupati Yulianto Apresiasi Safriyanto atas Aksi Heroik Selamatkan Korban Hanyut

17/11/2026 12:15
Peringati HKN ke-62, Pemkab Langkat Pacu Kualitas Layanan Kesehatan

Peringati HKN ke-62, Pemkab Langkat Pacu Kualitas Layanan Kesehatan

16/11/2026 21:09

Follow Us

Informasinasional.com

Informasi Yang Menambah Wawasan

KURS BANK INDONESIA (BI)

KATEGORI

  • ADVETORIAL (73)
  • AGRIBISNIS (67)
  • BERITA VIDIO (36)
  • DAERAH (3,401)
  • Desa Kita (30)
  • EKONOMI (700)
  • HUKUM (1,214)
  • INSFRASTRUKTUR (384)
  • INTERNASIONAL (639)
  • KRIMINAL (527)
  • KULINER (48)
  • NASIONAL (916)
  • OLAHRAGA (722)
  • OPINI (41)
  • OTOMOTIF (44)
  • PERISTIWA (1,562)
  • PILKADA (65)
  • POLITIK (575)
  • RAGAM (203)
  • TRENDING (2,736)
  • UMUM (800)
  • VIDIO (13)
  • REDAKSI
  • ABOUT-US
  • PEDOMAN MEDIA SIBER

© 2023 Informasinasional.com

No Result
View All Result
  • HOME
  • ADVETORIAL
  • TRENDING
  • BERITA VIDIO
  • NASIONAL
  • DAERAH
  • DESA KITA
  • PERISTIWA
  • UMUM
  • HUKUM
  • INTERNASIONAL
  • OLAHRAGA
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • OTOMOTIF
  • INSFRASTRUKTUR
  • KRIMINAL
  • KULINER
  • PILKADA
  • RAGAM
  • AGRIBISNIS
  • OPINI
  • Wartawan Kita

© 2023 Informasinasional.com