INformasinasional.com, JAKARTA — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai pernyataan Saiful Mujani terkait menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dikritik sebagai makar. Mahfud menjelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, makar diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 193.
“Istilah makar itu sebenarnya diatur didalam satu pasal saja, Pasal 193, dua ayat, yang pertama itu yang dimaksud makar itu, makar dengan maksud diumumkan pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi bermaksud untuk mereda,” kata Mahfud dikutip dari unggahan di akun YouTube pribadinya, Kamis (9/4).
Pakar hukum tata negara ini menyatakan KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan persamaan pemerintah adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, pernyataan Saiful Mujani tidak bisa dimasukkan dalam kategori makar jika tidak diikuti tindakan.
“Nah orang berpidato itu kapan meniadakan? Dan kapan langkah-langkahnya? Apa yang diubah?” kata Mahfud.
“Oleh sebab itu pada pernyataan Saiful Munjani tidak ada sama sekali unsur yang ada di dalam Pasal 193 KUHP baru, yaitu mengganti dan meniadakan susunan pemerintah. Ingat loh di situ dikatakan susunan pemerintah. Yang dikatakan susunan pemerintah itu apa? Strukturnya apa pejabatnya? Kan tidak jelas juga kok langsung makar itu keliru, keliru, terlalu emosional,” imbuh dia.
Meski begitu, Mahfud mengaku tidak setuju dengan upaya menjatuhkan pemerintah ditengah masa jabatannya karena akan kembali menimbulkan masalah.
Ia meminta pemerintah menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja ke depan.
“Tapi ini kritik lah bahwa itu bukan makar. Jalan keluarnya apa? Kalau bagi pemerintah perbaiki dong. Kan masih ada tiga setengah tahun lagi kan untuk memperbaiki. Ini baru satu tahun delapan bulan itu sudah banyak masalah seperti ini. Kritik-kritik itu harus ditampung,” katanya.
Seskab Teddy Indra Wijaya sebelumnya juga sudah menanggapi pernyataan Saiful Mujani mengenai ajakan kesetaraan pemerintah. Ia mengaku belum mengetahui pernyataan Mujani itu.
“Saya masih banyak sekali kerjaan, saya belum lihat dia bicara apa,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4).
Selain dirinya, ia menyebut Presiden RI Prabowo Subianto juga sibuk dengan urusan yang lebih penting. Ia mengatakan Prabowo fokus pada hal-hal yang lebih strategis
“Apalagi bapak presiden, bapak presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dg hal hal yg lebih strategis,” ucap dia.
Sementara itu, Saiful Mujani menyatakan pernyataannya yang memperkuat konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah bentuk makar, namun bagian dari sikap politik
Pertanyaannya apakah ucapan saya itu bisa disebut makar? Saya tegaskan itu bukan makar, tapi Political Engagement, yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan banyak orang. Politiknya dalam acara itu terutama berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo, kata Mujani dalam keterangan tertulis.
Ia menjelaskan sikap politik berada satu tingkat di bawah partisipasi politik atau tindakan politik. Partisipasi politik, kata dia, adalah inti dari demokrasi.
Mujani mengatakan tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik.
“Partisipasi politik atau tindakan-tindakan yang ditujukan untuk kepentingan umum bentuk banyak. Misalnya ikut memilih dalam pemilu, ikut kampanye, ikut nyumbang partai atau calon, ikut aksi politik seperti bersumpah, menyiarkan, sabotase, dan lain-lain, yang dilakukan secara damai. Aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik. Itu demokrasi,” ujarnya.(CNN Indonesia)
Editor: Misno
Discussion about this post