INformasinasional.com, BULUKUMBA — Di ruang pelayanan kesehatan, waktu bagi pasien kerap terasa lebih panjang. Menit demi menit dilalui di kursi tunggu, dengan harapan satu hal sederhana: segera mendapat pelayanan.
Namun, pada Jumat, 21 Agustus 2026, suasana di Puskesmas Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, justru menyisakan tanda tanya bagi Arie M Dirgantara.
Aktivis senior Komite Konsolidasi Rakyat Bulukumba (KKRB) itu mengaku menyaksikan langsung sejumlah petugas berbincang di luar kepentingan pelayanan ketika pasien masih mengantre. Dari ruang pelayanan, ia juga mendengar suara tawa, termasuk dari arah ruang laboratorium.
Saat itu, Arie datang mengantar keluarganya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di bagian pelayanan umum.
Antrean disebut cukup ramai. Pasien datang silih berganti, menunggu giliran di tengah kebutuhan untuk segera mendapatkan layanan.
Di tengah suasana tersebut, percakapan para petugas terdengar oleh Arie. Menurut dia, pembicaraan itu tidak berkaitan dengan pekerjaan pelayanan.
Bagi Arie, persoalannya bukan sekadar tentang suara percakapan atau tawa yang terdengar dari balik ruang pelayanan. Ada sesuatu yang lebih mendasar: bagaimana seorang pasien merasa dihargai ketika sedang menunggu pertolongan.
“Peristiwa ini seharusnya bukan hanya dijadikan bahan pelajaran untuk berbenah. Kepala puskesmas sudah seharusnya mengambil sikap tegas dengan memberikan teguran terhadap petugas yang diduga abai dan tidak fokus melayani pada jam kerja,” kata Arie, Rabu, 26 Agustus 2026.
Ia meminta dugaan tersebut tidak berhenti sebagai cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Jika pemeriksaan internal membuktikan adanya pelanggaran disiplin atau etika pelayanan, menurut dia, harus ada tindakan sesuai ketentuan.
Bahkan, ia menilai permohonan maaf kepada masyarakat menjadi bagian penting dari upaya memulihkan kepercayaan.
Bukan Sekadar Rapat Internal
Sorotan Arie kemudian mengarah kepada pengelolaan pelayanan di Puskesmas Bontobangun.
Ia mempertanyakan langkah konkret yang telah dilakukan setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan diberitakan sejumlah media online.
Baginya, rapat internal tidak cukup jika tidak diikuti evaluasi yang jelas.
“Kami heran, kepala puskesmas sampai hari ini saya tidak pernah mendengar ada narasi permohonan maaf, teguran keras, ataupun pernyataan telah mengecek dan menelusuri kejadian yang saya temukan dan alami langsung itu,” ujarnya.
Arie juga meminta Bupati Bulukumba mempertimbangkan evaluasi terhadap Kepala Puskesmas Bontobangun, Hj Yuliana.
Alasannya sederhana: kepala puskesmas, menurut dia, bukan hanya bertanggung jawab terhadap urusan administratif, tetapi juga memastikan setiap petugas menjalankan tugas secara profesional selama jam pelayanan.
“Ini adalah persoalan etika pelayanan. Harusnya ada evaluasi serius terhadap para petugas di puskesmas ini, termasuk pemeriksaan terhadap beberapa petugas yang diduga bergosip dan tertawa pada saat jam pelayanan kantor,” katanya.
Kepala Puskesmas: Sudah Ditindaklanjuti
Kepala Puskesmas Bontobangun, Hj Yuliana, memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Yuliana mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut.
“Sesama warga Kecamatan Rilau Ale mari kita sama-sama memberikan hal kebaikan dan pelayanan yang baik dan memberitakan hal yang baik,” tulisnya.
Ia mengatakan pihaknya terbuka terhadap kritik, masukan, dan saran dari masyarakat.
Yuliana juga menyebut pihak puskesmas telah menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya dengan menggelar rapat bersama seluruh tim unit layanan.
“Kami selalu terbuka terhadap masukan dan kritikan serta saran perbaikan. Kami sudah tindaklanjuti dengan melakukan rapat dengan seluruh tim unit layanan dengan adanya pemberitaan tersebut,” katanya.
Ia berharap masyarakat yang menemukan persoalan dalam pelayanan dapat menyampaikannya melalui tim pengaduan yang tersedia.
Yuliana juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat.
“Harapannya kemarin itu tidak langsung dirilis ke media online. Bisa sebenarnya langsung melaporkan ke tim pengaduan jika mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi terima kasih atas ulasannya dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” ujarnya.
Publik Menunggu Hasil Evaluasi
Jawaban tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan Arie.
Ia justru kembali mempertanyakan isi dan hasil rapat yang disebut telah dilakukan pihak puskesmas.
Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui apakah rapat tersebut benar-benar menghasilkan evaluasi, teguran, atau langkah perbaikan terhadap petugas yang dipersoalkan.
“Kami kecewa, kepala puskesmas hanya menindaklanjuti peristiwa tersebut dengan menggelar rapat dengan seluruh unit pelayanan. Tapi mana hasil rapatnya? Apakah rapat itu evaluasi? Kalau evaluasi, apa hasil evaluasinya terhadap para petugas itu?” kata Arie.
“Ini menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat, dan publik wajib tahu apa sikap tegas dari pengambil kebijakan di Puskesmas Bontobangun,” lanjutnya.
Arie bahkan meminta pihak puskesmas memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV apabila perangkat tersebut tersedia.
“Kan ada CCTV, silakan cek siapa oknum petugas yang diduga bergosip dan tertawa itu. Pastikan mereka dievaluasi seperti apa, diberikan sanksi atau teguran atau apa. Ini yang kami tunggu dari kepala puskesmas,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikannya bukan informasi yang diperoleh dari pihak lain. Ia mengaku berada di lokasi, melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut.
Karena itu, ia meminta dugaan tersebut diverifikasi secara internal agar tidak berkembang menjadi tuduhan sepihak.
“Ini kan peristiwanya saya saksikan langsung. Jadi harusnya kepala puskesmas mengecek kebenarannya dan memeriksa para petugas itu. Takutnya ke depan terjadi peristiwa seperti ini lagi dan hanya ditindaklanjuti dengan rapat internal yang hasilnya tidak disampaikan kepada publik,” katanya.
Antara Antrean dan Kepercayaan
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang obrolan atau tawa di sebuah ruang pelayanan.
Di balik setiap kursi tunggu, ada pasien yang datang membawa kebutuhan. Ada keluarga yang menunggu kabar. Ada orang yang berharap petugas di balik meja pelayanan memahami bahwa waktunya sedang berharga.
Karena itu, bagi Arie, persoalan tersebut menyentuh wilayah yang lebih luas: etika pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.
Ia mengatakan KKRB akan terus mengadvokasi persoalan tersebut hingga ada penjelasan dan langkah konkret dari Puskesmas Bontobangun.
Jika tidak ada tindak lanjut yang dinilai memadai, Arie membuka kemungkinan membawa persoalan itu ke DPRD Bulukumba melalui rapat dengar pendapat (RDP).
“Intinya kami ingin ada evaluasi dan pemeriksaan serius terhadap para petugas itu. Kalau memang terbukti bahwa saat jam pelayanan mereka tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, harus ada tindakan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia juga meminta adanya penjelasan terbuka kepada masyarakat, termasuk kemungkinan menghadirkan pihak-pihak terkait dalam forum untuk menjelaskan kronologi kejadian.
Sebab, dalam pelayanan publik, yang dipertaruhkan bukan hanya seberapa cepat seorang pasien dipanggil dari ruang tunggu.
Ada kepercayaan yang ikut menunggu. Dan kepercayaan, sekali retak, tidak selalu pulih hanya dengan sebuah rapat.
Reporter: Sapriaris
Discussion about this post