INformasinasional.com, Pasaman Barat–Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengusulkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor.
Bupati Pasaman Barat Yulianto melalui Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pasaman Barat, Jhon Edward ST, Selasa (16/12/2025), mengatakan bahwa pengusulan DTH dilakukan sebagai bentuk bantuan sementara bagi korban bencana sebelum memperoleh hunian tetap (huntap) dari pemerintah.
“Korban bencana dengan kategori rumah rusak berat akan menerima Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600.000 per kepala keluarga setiap bulan hingga hunian tetap tersedia,” ujar Jhon Edward.
Ia menjelaskan, akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, tercatat sebanyak 29 unit rumah mengalami kerusakan berat. Rinciannya, 18 unit rumah rusak berat dan 11 unit rumah hanyut disapu banjir. Selain itu, terdapat 16 unit rumah rusak sedang dan 38 unit rumah rusak ringan.
Dalam bencana tersebut, lima orang dilaporkan meninggal dunia, tiga orang hilang, dan lima orang mengalami luka-luka. Kerusakan rumah tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah memperpanjang masa tanggap darurat hingga 22 Desember 2025. Hal ini dilakukan karena masih terdapat empat nagari yang membutuhkan penanganan serius akibat akses transportasi yang belum sepenuhnya pulih, yakni Nagari Sinuruik, Maligi, Katiagan, dan Ranah Batahan.
Jumlah warga yang mengungsi di Tinggam, Kecamatan Talamau, mencapai 380 orang. Pemerintah daerah memastikan distribusi logistik ke lokasi pengungsian terus berjalan.
Selain permukiman warga, bencana juga berdampak pada berbagai fasilitas umum. Sebanyak 11 sekolah, tiga fasilitas kesehatan, dan 30 tempat ibadah dilaporkan terdampak. Kerusakan infrastruktur meliputi 1.904 meter saluran irigasi, 14 jembatan, dan 4.341 meter jalan. Sementara itu, sektor pertanian juga mengalami kerugian dengan 915,5 hektare lahan pertanian rusak serta 12.071,5 hektare lahan perkebunan terdampak.
Jhon Edward menegaskan, pemerintah daerah akan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara bertahap hingga kondisi masyarakat dan wilayah terdampak kembali pulih seperti semula.
Reporter: SYAFRIZAL
Discussion about this post