INformasinasional.com, JAKARTA –– Politikus PDIP Guntur Romli menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024 membuka fakta penting bagi publik.
Dia menyebut putusan MK tidak membenarkan pencalonan bekas politikus PDIP itu secara substansi. Namun, putusan MK juga membuka fakta-fakta yang telah masuk dalam dokumen negara. Menurut Gunrom, putusan MK kian menjanjikan proses pencalonan Gibran di Pilpres 2024 dilakukan atas intervensi kekuasaan.
PDI Perjuangan menegaskan, putusan ini tidak membenarkan pencalonan Gibran secara substansi. Prosedur pintu memang tertutup, namun fakta-fakta tentang Gibran lulus SMA/Sederajat telah tercatat dalam putusan negara, katanya saat dihubungi, Rabu (7/10/2026).
MK telah menolak gugatan dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (6/10). Namun, MK mengaku belum menemukan bukti kelulusan sekolah menengah Gibran di Australia dan Singapura.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira mengaku telah menyarankan agar Gibran mundur sejak proses pembuktian perkara tersebut. Kini, dia memberi opsi bagi Gibran untuk melanjutkan sekolah ke paket c.
“Nah, sekarang terbukti, apakah mau jalani tugas sebagai wapres sambil ambil psket C? Kalau saya pikir, lebih baik mundur lebih baik,” katanya.
MK dalam amar putusannya tidak mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden RI meski tegas menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA atau sederajat.
Hakim Konstitusi Adies Kadir beralasan perkara yang diajukan kepada pemohon secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan ke dalam rezim penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Disampaikan Adies, secara faktual Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden. Status itu, lanjut dia, berakhir ketika Gibran dilantik dan diambil sumpahnya sebagai wakil presiden.
“Oleh karena itu, meskipun dalam konferensi tidak ditemukan atau diperoleh bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat terkait yang dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisi sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon,” kata Adies dalam sidang putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran di MK, Selasa (6/10/2026) malam.(CNNIndonesia)
Editor: Ardiansyah
Discussion about this post