*Advertorial INformasinasional.com
DARI Salahaji, Pematang Jaya, pesan pembangunan itu ditegaskan, wilayah terluar bukan halaman belakang Langkat. Pemerintah hadir membawa infrastruktur, bantuan ekonomi, pelayanan publik hingga bedah rumah.
Dari wilayah paling ujung Kabupaten Langkat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti SH, mengirimkan pesan tegas tentang arah pembangunan daerah, tak boleh ada masyarakat yang merasa berada diluar jangkauan pemerintah.
Pesan itu tidak sekadar disampaikan melalui pidato. Di Desa Salahaji, Kecamatan Pematang Jaya, Rabu (7/10/2026), Pemerintah Kabupaten Langkat membawa langsung sejumlah program pembangunan, bantuan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.
Momentum tersebut ditandai dengan Pencanangan Titik Nol Kabupaten Langkat, Bakti Sosial Terpadu, penyerahan bantuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, hingga penyerahan kunci rumah kepada keluarga penerima manfaat program bedah rumah.
Dari kawasan perbatasan itu, Tiorita menegaskan bahwa pembangunan Langkat harus bergerak dari seluruh penjuru daerah, bukan hanya berpusat dikawasan perkotaan atau pusat pemerintahan.
“Titik nol ini bukan sekadar penanda geografis. Ini menjadi simbol bahwa pembangunan Kabupaten Langkat harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang berada diwilayah paling ujung dan kawasan perbatasan,” kata Tiorita.
Titik Nol, Simbol Pemerataan dari Ujung Langkat
Pencanangan titik nol di Desa Salahaji memiliki arti strategis. Pematang Jaya bukan sekadar wilayah administratif diujung Langkat, melainkan kawasan yang berhadapan langsung dengan Provinsi Aceh dan memiliki tantangan geografis serta kebutuhan pembangunan yang khas.
Karena itu, kehadiran pemerintah diwilayah tersebut diarahkan bukan sebatas seremoni.
Pemerintah Kabupaten Langkat memberikan dukungan anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah melalui APBD 2026 untuk berbagai kebutuhan pembangunan di Kecamatan Pematang Jaya.
Dukungan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan Pasar Desa Limau Mungkur, jalan lingkungan, drainase serta kebutuhan infrastruktur lainnya.
Pembangunan Pasar Desa Limau Mungkur menjadi salah satu proyek yang diharapkan memberi dampak terhadap denyut ekonomi masyarakat.
Pasar bukan hanya tempat transaksi jual beli. Bagi masyarakat kawasan perbatasan, keberadaan pasar dapat menjadi ruang bertemunya produksi lokal dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus membuka jalur pemasaran bagi hasil pertanian dan perikanan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diarahkan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga membuka ruang bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Bukan Sekadar Jalan dan Jembatan
Komitmen Pemkab Langkat di Pematang Jaya juga diperluas melalui berbagai bantuan yang menyentuh sektor ekonomi produktif, pertanian, perikanan, keagamaan, usaha masyarakat dan kepemudaan.
Disektor pertanian dan perikanan, pemerintah menyalurkan dua unit traktor roda dua, sarana bioflok berikut bibit dan pakan ikan lele serta nila, bibit ikan gurami dan nila, benur udang windu dan vaname beserta pakan.
Bantuan juga mencakup bibit padi dan cabai merah bagi sejumlah kelompok tani.
Rangkaian bantuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya dipandang dari sisi konektivitas jalan dan infrastruktur dasar. Pemerintah juga berupaya memperkuat sektor yang langsung bersentuhan dengan mata pencaharian masyarakat.
Sementara untuk mendukung usaha masyarakat, disalurkan satu unit mesin kopi, oven gas, mixer, perlengkapan kursi pangkas, lima chest freezer dan lima cool box. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana penunjang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi masing-masing.
Rumah Layak untuk Warga, Pelayanan Langsung untuk Masyarakat
Disela agenda pencanangan titik nol, Tiorita juga menghadiri silaturahmi dengan masyarakat Desa Salahaji yang berlangsung di halaman SDN 057238 Air Putih. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Bakti Sosial Terpadu dan penyerahan kunci rumah hasil program bedah rumah.
Dua keluarga penerima manfaat menerima langsung kunci rumah dari Tiorita. Program tersebut merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Baznas Kabupaten Langkat. Masing-masing keluarga mendapatkan bantuan sebesar Rp25 juta, sehingga total bantuan mencapai Rp50 juta. Dana tersebut bersumber dari infak dan sedekah yang dihimpun melalui Gerakan Infak dan Sedekah ASN Kabupaten Langkat dan dikelola Baznas Kabupaten Langkat.
Bagi penerima manfaat, bantuan tersebut bukan sekadar angka dalam laporan program. Rumah yang lebih layak berarti tempat berlindung yang lebih aman, nyaman dan bermartabat bagi keluarga.
“Semoga rumah ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan membawa kenyamanan serta kebahagiaan bagi keluarga. Mudah-mudahan bantuan ini menjadi berkah dan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat,” kata Tiorita.
Kehadiran pemerintah di Pematang Jaya juga diwujudkan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam Bakti Sosial Terpadu, warga memperoleh berbagai layanan, mulai dari pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, sunat massal, pelayanan keluarga berencana hingga administrasi kependudukan.
Layanan adminduk meliputi pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak.
Pemerintah juga menyalurkan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, bantuan kursi roda, 30 paket sembako, serta 25 paket perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu berprestasi di Kecamatan Pematang Jaya.
Rangkaian pelayanan tersebut memperlihatkan pendekatan pembangunan yang tidak semata bertumpu pada proyek fisik.
Sebab, pembangunan pada akhirnya bukan hanya tentang jalan yang semakin baik, jembatan yang semakin kokoh atau pasar yang semakin ramai. Pembangunan juga menyangkut apakah seorang warga dapat memperoleh layanan kesehatan, dokumen kependudukan, perlindungan sosial dan kesempatan ekonomi dengan lebih mudah.
“Yang paling penting adalah masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah. Kita ingin pelayanan dan kepedulian ini benar-benar sampai kepada masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terluar Kabupaten Langkat,” tegas Tiorita.
Ada pesan lain yang ingin ditegaskan Tiorita. Ia sengaja membawa jajaran kepala perangkat daerah ke Pematang Jaya agar berbagai persoalan masyarakat dapat didengar secara langsung oleh perangkat yang memiliki kewenangan. “Hari ini saya sengaja mengajak seluruh jajaran perangkat daerah hadir bersama. Bukan untuk menunjukkan banyaknya pejabat yang datang, melainkan untuk menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghadapi persoalannya sendirian. Ada pemerintah yang terus bekerja dan ada masyarakat yang menjadi mitra utama dalam pembangunan daerah,” katanya.
Pendekatan tersebut membuat agenda di Pematang Jaya tidak berhenti sebagai kunjungan seremonial.
Berbagai kebutuhan masyarakat dapat disampaikan secara langsung, termasuk persoalan perlindungan tenaga kerja dan akses layanan keuangan.
Tiorita menghadirkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Stabat untuk memperkuat kolaborasi dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani di Kecamatan Pematang Jaya.
Di sisi lain, Tiorita juga mengajak perwakilan Bank Sumut untuk mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan layanan ATM di Kecamatan Pematang Jaya.
“Saya berharap Bank Sumut dapat segera merealisasikan harapan masyarakat akan tersedianya layanan ATM di Kecamatan Pematang Jaya, sehingga masyarakat lebih mudah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan,” harapnya.
Perhatian pemerintah juga menyasar sektor keagamaan. Bantuan diberikan kepada BKM Nurul Huda, BKM Baitul Jamik dan BKM Baitul Huda, masing-masing sebesar Rp15 juta.
Sementara Musholla Aulia Azmi dan Musholla An Nur masing-masing memperoleh Rp7,5 juta.
Kemudian TPQ Rakyat Pematang mendapatkan Rp5 juta dan LPTQ Kecamatan Pematang Jaya memperoleh Rp7 juta.
Untuk bidang kepemudaan, pemerintah memberikan bantuan berupa satu set perlengkapan bola voli, terdiri dari net dan bola.
Rangkaian bantuan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan daerah ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas: membangun fasilitas, menggerakkan ekonomi, memperkuat kehidupan sosial-keagamaan dan memberikan ruang kepada generasi muda.
Bagi Tiorita, posisi Pematang Jaya sebagai kawasan perbatasan justru harus menjadi alasan semakin kuatnya perhatian pemerintah.
Kawasan perbatasan memiliki tantangan tersendiri, mulai dari konektivitas, infrastruktur, pelayanan dasar hingga penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, Tiorita memastikan perhatian terhadap Pematang Jaya akan terus diarahkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan Kabupaten Langkat.
“Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu. Masyarakat di Pematang Jaya juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi garis besar dari seluruh rangkaian agenda di Salahaji. Bahwa jarak geografis tidak boleh berubah menjadi jarak pelayanan. Bahwa wilayah paling ujung tidak boleh menjadi wilayah yang paling akhir mendapatkan perhatian.
Dan bahwa pembangunan Langkat harus dirasakan dari pusat pemerintahan hingga kawasan perbatasan.
Dari Titik Nol Menuju Ikon Baru Langkat
Tiorita juga mengajak masyarakat menjaga dan merawat titik nol yang telah dicanangkan. Kedepan, kawasan tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi salah satu ikon daerah sekaligus ruang edukasi mengenai sejarah, wilayah dan identitas Kabupaten Langkat.
Jika dikelola secara berkelanjutan, titik nol bukan hanya menjadi sebuah tanda di peta. Ia dapat berkembang menjadi simbol visual tentang bagaimana Langkat memandang wilayahnya secara utuh dari pusat hingga batas terluar.
Namun pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” kata Tiorita.
Dari Salahaji, Pesan Pembangunan Itu Dikumandangkan. Rangkaian kegiatan di Desa Salahaji akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda pemerintahan.
Disatu sisi, ada pencanangan titik nol yang menandai identitas geografis Langkat. Disisi lain, hadir jalan, jembatan, pasar desa, bantuan pertanian dan perikanan, dukungan usaha masyarakat, bantuan keagamaan, perlengkapan kepemudaan, bedah rumah, layanan kesehatan, administrasi kependudukan hingga perlindungan sosial. Semuanya bermuara pada satu pesan: pembangunan Langkat tidak boleh tumbuh dengan meninggalkan wilayah terluarnya.
Dari Pematang Jaya, pemerintah daerah menunjukkan bahwa kawasan perbatasan bukan halaman belakang Kabupaten Langkat.
Justru dari sanalah wajah Langkat ikut ditentukan.
Titik nol yang dicanangkan bukan sekadar sebuah titik diujung wilayah. Ia menjadi simbol ambisi pembangunan yang ingin menjangkau seluruh penjuru, dari batas wilayah hingga pusat pemerintahan, dari jalan hingga rumah warga, dari bantuan ekonomi hingga pelayanan publik.
Dan dari Salahaji, pesan itu ditegaskan kembali, sejauh apa pun jaraknya, masyarakat Langkat tetap berada dalam jangkauan pemerintah.(INformasinasional.com/Misno)
Discussion about this post