INformasinasional.com, JAKARTA – Lamanya penantian ribuan korban banjir di Kabupaten Langkat, secercah harapan mulai menemukan titik terang. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti SH turun langsung ke Jakarta untuk mengawal percepatan penyaluran bantuan pemerintah, memastikan hak masyarakat terdampak tidak tersandera oleh persoalan administrasi dan validasi data.
Langkah tersebut diwujudkan melalui audiensi strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (4/8/2026). Kehadiran orang nomor satu dijjajaran Pemerintah Kabupaten Langkat itu menjadi bukti keseriusan daerah dalam memperjuangkan hak puluhan ribu warga yang hingga kini masih menantikan bantuan pascabanjir.
Tiorita didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H Amril SSos MAP, bersama perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Menjemput Keadilan dibawah pimpinan Sauli Lubis dan Forum Masyarakat Korban Bencana Banjir (FMKBB) Kabupaten Langkat yang dipimpin Said Abdullah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Satgas PRR serta seluruh kementerian dan lembaga terkait. Kami berharap proses penyaluran bantuan, baik berupa jaminan hidup, bantuan stimulan maupun bantuan isi hunian, dapat segera terealisasi sehingga masyarakat terdampak banjir segera merasakan manfaatnya,” kata Tiorita.
Ia menegaskan, Pemkab Langkat tidak akan berhenti pada tahap pengusulan. Seluruh proses akan terus dikawal hingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Dalam audiensi dikantor BPS RI, rombongan diterima Plt Direktur Statistik Ketahanan Sosial Budi Santoso bersama Direktur Sistem Informasi Statistik Joko Parmiyanto. Dari hasil verifikasi dan validasi terhadap 73.721 usulan warga terdampak banjir, sebanyak 62.593 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinyatakan valid.
Sementara itu, 11.128 NIK lainnya belum memenuhi syarat validasi akibat berbagai kendala administratif, seperti data ganda, NIK kosong, maupun ketidaksesuaian format. Data yang telah dinyatakan valid selanjutnya akan menjadi dasar penyaluran berbagai bantuan pemerintah, mulai dari bantuan jaminan hidup, bantuan stimulan hingga bantuan isi hunian.
Menanggapi masih adanya ribuan data yang belum valid, Tiorita memastikan seluruh perangkat daerah akan bergerak cepat melakukan penyempurnaan agar seluruh warga yang memenuhi syarat tetap memperoleh haknya.
Usai dari BPS RI, rombongan melanjutkan audiensi dengan Satgas PRR di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol. Wahyu Bintono, Koordinator Wilayah Sumatera Utara Brigjen TNI Fadjar Tjahyono, Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Fernando H Siagian SSTP MSi, serta perwakilan Kementerian Sosial, Hijrah.
Dalam forum itu terungkap bahwa usulan bantuan bagi korban banjir Kabupaten Langkat telah memasuki tahap ke-11, yang menjadi salah satu tahapan penting sebelum bantuan direalisasikan.
Satgas PRR memperkirakan proses penyaluran dapat dimulai sekitar dua bulan kedepan setelah seluruh tahapan administrasi dan validasi dinyatakan selesai.
Kabar tersebut disambut positif oleh masyarakat terdampak. Mewakili korban banjir, Siska Novianti menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Langkat yang telah memfasilitasi pertemuan langsung dengan pemerintah pusat sehingga masyarakat memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan proses bantuan.
Audiensi itu juga dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Langkat Komisi II, yakni Juriah, Jhon Binsar Ketaren, Meja Sembiring, Eddy Wijaya, Samsul Rizal, dan Martono.
Turut mendampingi Plt Bupati Langkat, Kepala Bappedalitbang Rina Wahyuni Marpaung SSTP MAP Sekretaris DPRD Drs Basrah Pardomuan, Kepala Pelaksana BPBD Langkat HM Ansyari MKes, Kepala Dinas Sosial Taufik Rieza SSTP MAP, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dr Robbi Rezeki MPd, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Winanda Akbar SSTP serta Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Cici Indah Sari SE.
Perjalanan kerja ke Jakarta ini menjadi agenda penting bagi perjuangan ribuan korban banjir Langkat. Dengan mayoritas data telah dinyatakan valid dan proses bantuan memasuki tahapan akhir, harapan masyarakat untuk segera menerima hak mereka kini semakin nyata. Pemerintah Kabupaten Langkat pun menegaskan akan terus mengawal setiap proses hingga bantuan benar-benar sampai ketangan warga yang berhak.(Misno)
Discussion about this post