INformasinasional.com, Nias — Desakan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias kembali menggema dari kalangan tokoh muda asal Pulau Nias. Setelah bertahun-tahun tertahan akibat moratorium daerah otonom baru (DOB), pemerintah pusat diminta segera membuka jalan bagi lahirnya provinsi baru digugusan kepulauan barat Sumatera Utara itu.
Tokoh pemuda Nias di Jakarta, Yusman Dawolo, menilai pembentukan Provinsi Kepulauan Nias bukan lagi sekadar wacana politik, melainkan kebutuhan strategis demi memutus ketimpangan pembangunan yang selama ini membelit kawasan kepulauan tersebut.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (11/5/2026), pria yang akrab disapa Bang YD itu menegaskan bahwa secara administratif maupun kesiapan wilayah, Kepulauan Nias dinilai telah layak menjadi provinsi sejak lama. Namun, proses tersebut disebut tersandera dinamika politik nasional dan kebijakan moratorium pembentukan DOB.
“Perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias bukan perjuangan sesaat, apalagi kepentingan kelompok tertentu. Ini adalah perjuangan panjang demi masa depan seluruh masyarakat Kepulauan Nias,” ujar Yusman.
Ia menilai status provinsi akan menjadi pintu percepatan pembangunan diwilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses infrastruktur, konektivitas, hingga pelayanan publik. Menurut dia, posisi geografis Kepulauan Nias yang terpisah dari daratan utama Sumatera Utara membuat kawasan itu membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih mandiri dan terfokus.
“Selama ini masyarakat kepulauan menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan. Dengan menjadi provinsi, ruang fiskal, kewenangan, dan percepatan pembangunan akan jauh lebih terbuka,” katanya.
Yusman menegaskan Pulau Nias memiliki modal besar untuk berkembang menjadi daerah strategis baru dipesisir barat Indonesia. Selain sektor pariwisata yang mulai mendunia, kawasan itu juga dinilai memiliki potensi kelautan, perikanan, sumber daya alam, hingga kualitas sumber daya manusia yang terus tumbuh.
Ia menyebut perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias harus dipandang sebagai agenda pemerataan nasional, bukan sekadar pemekaran administratif.
“Pulau Nias memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dikelola optimal. Karena itu masyarakat Nias berhak mendapatkan percepatan pembangunan dan perhatian yang lebih adil dari negara,” katanya.
Dalam pernyataannya, Yusman juga mendesak pemerintah pusat bersama DPR RI, DPD RI, dan Kementerian Dalam Negeri segera membuka kembali moratorium pembentukan daerah otonom baru yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Menurut dia, pembentukan Provinsi Kepulauan Nias layak masuk prioritas nasional karena menyangkut pemerataan pembangunan kawasan kepulauan dan penguatan ekonomi daerah perbatasan barat Indonesia.
“Saya berharap pemerintah pusat bersama DPR RI segera mengambil keputusan politik untuk membuka kembali moratorium DOB dan memberikan kepastian terhadap pembentukan Provinsi Kepulauan Nias,” katanya lagi.
Yusman turut mengajak seluruh elemen masyarakat Nias, mulai dari tokoh adat, akademisi, pemuda, hingga diaspora Ono Niha di berbagai daerah tetap solid mengawal aspirasi tersebut.
Ia menutup pernyataannya dengan seruan persatuan bagi masyarakat Nias agar perjuangan pembentukan provinsi tidak berhenti di tengah jalan.
“Ono Niha dimanapun berada, mari bersatu dan terus berjuang bersama demi terwujudnya Provinsi Kepulauan Nias. Ya’ahowu,” tegas Yusman.
Reporter: Mareti Tafonao
Discussion about this post