INformasinasional.com,Pasaman Barat–Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasalnya, sekitar 136 ribu hektare lahan di daerah itu dipetakan memiliki potensi karhutla tinggi, sementara sekitar 240 ribu hektare lainnya masuk kategori potensi sedang.
Plt Kepala BPBD Pasaman Barat, Setia Bakti didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pasaman Barat, Zulkarnain, Senin (31/8/2026), mengatakan tingginya potensi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat Pasaman Barat memiliki kawasan perkebunan dan hutan yang cukup luas.
“Kami mengapresiasi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang telah mengambil kebijakan untuk menggerakkan kabupaten dan kota dalam rangka mengendalikan atau memitigasi kemungkinan terjadinya karhutla, khususnya di Pasaman Barat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari pemetaan yang dilakukan, terdapat dua kategori potensi karhutla di Pasaman Barat. Potensi tinggi mencapai sekitar 136.000 hektare, sedangkan potensi sedang diperkirakan mencapai 240.000 hektare.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Pasaman Barat telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terutama perusahaan perkebunan, untuk memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran.
“Berdasarkan arahan pimpinan, kami telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya perusahaan, dalam rangka memitigasi kejadian karhutla ini di seluruh kawasan Pasaman Barat,” katanya.
Ia menyebut kawasan hutan di Pasaman Barat tersebar di sejumlah wilayah. Kawasan hutan yang relatif basah, kata dia, antara lain berada di Talamau, Gunung Tuleh, dan Koto Balingka.
Sementara itu, sejumlah perusahaan perkebunan disebut telah mulai melakukan langkah-langkah mitigasi. Selain menyiapkan sistem pengendalian, perusahaan juga telah melakukan sosialisasi bersama stakeholder terkait sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla.
Meski potensi karhutla cukup tinggi, hingga saat ini belum ditemukan titik api yang mengkhawatirkan berdasarkan pemantauan pemerintah daerah.
Ia mengatakan pemantauan dilakukan menggunakan aplikasi pemantauan titik panas yang tersedia. “Dari pantauan yang sudah kita lakukan melalui aplikasi yang ada sampai saat ini belum terdeteksi,” katanya.
Namun, kondisi tersebut bukan berarti sama sekali tidak terdapat aktivitas pembakaran di lapangan. Ia mengakui masih ada masyarakat yang melakukan pembakaran dalam kegiatan perladangan.
Menurutnya, sebagian masyarakat Pasaman Barat memang memiliki kebiasaan membuka atau mengelola lahan dengan cara membakar sisa hasil perkebunan atau perladangan. Meski demikian, aktivitas tersebut sejauh ini masih dalam skala yang tidak mengkhawatirkan.
“Bukan berarti tidak ada pembakaran hasil-hasil perkebunan. Masyarakat di Pasaman Barat ini ada yang berladang. Mungkin di tanah-tanah mereka, karena posisinya bukan persawahan. Mereka sudah merupakan kebiasaan melakukan pembakaran, tetapi spot-nya tidak mengkhawatirkan,” jelasnya.
Pemerintah daerah, kata dia, tetap meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan agar aktivitas pembakaran lahan tidak berkembang menjadi karhutla yang lebih besar, khususnya di kawasan perkebunan kelapa sawit.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Pasaman Barat tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla. Satgas tersebut nantinya akan melibatkan berbagai unsur dan stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan pencegahan maupun penanganan karhutla.
“Yang jelas, saat ini kami sedang membentuk Satgas Penanganan Karhutla di Pasaman Barat. Anggotanya terdiri atas semua stakeholder yang terlibat, baik langsung maupun tidak, terkait kebakaran atau potensi kebakaran di daerah,” ujarnya.
Pembentukan satgas diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus mempercepat respons apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Selain karhutla, Pemkab Pasaman Barat juga memberikan perhatian terhadap potensi bencana tsunami, terutama di kawasan pesisir. Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala dalam penyediaan sarana mitigasi tsunami, termasuk pembangunan shelter.
Ia mengatakan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk memperoleh dukungan, baik dalam bentuk bantuan teknis maupun pendanaan.
“Tentu kita sebagai pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk ini. Kami melalui bidang terkait selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah atasan. Mudah-mudahan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian tsunami, tentu kami akan minta bantuan, baik bantuan yang bersifat teknis maupun finansial,” katanya.
Saat ini, salah satu langkah mitigasi yang sedang dilakukan adalah pemasangan early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini tsunami.
“Yang jelas saat ini ada kegiatan pemasangan EWS (early warning system). Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sistem ini bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Untuk shelter tsunami, pemerintah daerah saat ini baru memiliki satu shelter di kawasan Maligi. Namun, Pemkab Pasaman Barat telah menganggarkan pembangunan shelter di tiga titik.
Hanya saja, tidak seluruh rencana pembangunan tersebut dapat langsung direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
“Kalau shelter sudah kita anggarkan tiga titik. Namun belum semua direalisasikan, karena jumlah penganggaran untuk kegiatan R3B baru sekitar Rp128 miliar,” pungkasnya.
Dengan potensi karhutla yang mencapai ratusan ribu hektare serta ancaman bencana pesisir, Pemkab Pasaman Barat menegaskan penguatan mitigasi dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menekan risiko bencana di daerah tersebut.
Reporter: SYAFRIZAL
Discussion about this post