INformasinaaional.com, Sulawesi Selatan — Tertutuo lanskap hijau Sulawesi yang mepesona, ternyata ada deru alat berat dan aliran sungai yang berubah warna menjadi penanda bahwa aktivitas tambang ilegal belum benar-benar berhenti.
Ditengah situasi itu, Front Lingkungan Hidup (FLH) Indonesia berdiri, mengumpulkan serpihan harapan bersama masyarakat.
“Ini bukan lagi sekadar isu lingkungan, ini soal keberlangsungan hidup,” kata Arie M Dirgantara, Direktur Eksekutif FLH, dalam wawancara. “Kami menerima banyak laporan bahwa aktivitas tambang ilegal masih berlangsung disejumlah wilayah.” katanya, Kamis (30/4/2026).
Berdasarkan pendampingan masyarakat dan temuan lapangan, FLH mengungkap sejumlah wilayah di Sulawesi yang diduga masih menjadi titik aktivitas tambang ilegal:
Kawasan pegunungan di Kabupaten Luwu dan Luwu Timur dilaporkan masih menjadi lokasi penambangan tanpa izin, khususnya tambang emas skala kecil hingga menengah.
Diwilayah Sulawesi Selatan, yakni di Kabupaten Bantaeng yang dikabarkan beberapa titik masih terus beroperasi hingga saat ini, Kecamatan pajjukukang,
di desa Baruga dan sekitar sungai, juga desa Baru layoa.
Termasuk di Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Rilau Ale, kecamatan ujungloe, Gantarang dan Kecamatan Bontotiro yang saat ini dikabarkan masih terdapat beberapa rutinitas tambang ilegal yang terus beroperasi.
Di Sulawesi Tengah, diwilayah Donggala dan Parigi Moutong kerap disebut sebagai titik aktivitas tambang emas ilegal yang berdampak pada pencemaran sungai.
Di Sulawesi Tenggara yakni di Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka Utara menjadi sorotan akibat dugaan aktivitas tambang nikel ilegal yang merambah kawasan hutan.
Dan Sulawesi Barat, lokasinya di Mamuju dan sekitarnya dilaporkan mengalami tekanan dari aktivitas tambang ilegal yang menyasar wilayah aliran sungai.
Serta di Gorontalo, penambangan emas tanpa izin di beberapa wilayah pegunungan masih berlangsung dan berpotensi memperparah kerusakan lingkungan.
“Informasi ini sebagian besar datang dari masyarakat sendiri. Mereka melihat, merasakan, dan terdampak langsung,” jelas Arfan Maulana, SH, yang menangani advokasi hukum di FLH.
Dampak Nyata: Dari Air Keruh hingga Konflik Sosial
Maraknya tambang ilegal bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga krisis ekologis dan sosial yang nyata:
Pencemaran air dan tanah akibat penggunaan bahan kimia berbahaya
Deforestasi masif tanpa rehabilitasi
Konflik agraria antara masyarakat, penambang, dan pihak tertentu. Hilangnya sumber penghidupan petani dan nelayan. Ancaman kesehatan akibat lingkungan tercemar
“Dulu kami minum dari sungai, sekarang bahkan untuk mandi saja ragu,” kata seorang warga di Sulawesi Tengah,.melalui aduan yang dikirimkan lewat pesan email ke FLH, beberapa bulan yang lalu
Front Lingkungan Hidup (FLH) hadir sebagai respon atas kondisi ini. Sebagai lembaga nirlaba berbasis di Sulawesi, FLH mengusung pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas dalam memperjuangkan keadilan ekologis.
“Pendampingan kami bukan sekadar advokasi, tapi membangun kesadaran kolektif,” kata Arie. “Masyarakat harus menjadi subjek, bukan korban.”
FLH membawa visi besar: menciptakan tatanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang adil, demokratis, dan berkelanjutan.
Misi mereka meliputi,
Penguatan kapasitas masyarakat
Advokasi kebijakan pro-lingkungan
Penanganan konflik sumber daya alam
Pengembangan ekonomi hijau
Kolaborasi lintas sektor
FLH menjalankan berbagai program untuk menjawab tantangan dilapangan:
1. Advokasi Lingkungan
Pendampingan masyarakat menghadapi konflik lahan dan pencemaran.
2. Konservasi Berbasis Masyarakat
Pelestarian hutan dan pesisir dengan melibatkan warga lokal.
3. Pendidikan dan Kampanye
Penyuluhan terkait perubahan iklim dan krisis ekologis.
4. Riset dan Kajian Kebijakan
Menghasilkan data sebagai dasar advokasi.
5. Ekonomi Hijau
Mendorong usaha berkelanjutan seperti agroekologi dan ekowisata.
Ditengah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, tambang ilegal terus menemukan celah. Namun, disisi lain, kesadaran masyarakat mulai tumbuh.
“Perlawanan itu ada,” ujar Arfan. “Dan itu datang dari mereka yang selama ini paling terdampak.”
Dari sekretariat sederhana di Desa Batukaropa, Kabupaten Bulukumba Sulawesi selatan, FLH terus merajut gerakan. Mereka percaya bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab bersama.
Sulawesi hari ini berada di persimpangan: antara eksploitasi dan keberlanjutan. Ditengah riuh tambang ilegal, suara-suara dari desa terus berusaha terdengar menjaga tanah, air, dan masa depan yang belum ingin mereka lepaskan.
Reporter: Sapriaris
Discussion about this post